NGAWI, KOMPAS.com - Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, mengonfirmasi bahwa dirinya mengikuti retret yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Ony menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam retret tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri.
Retret ini dimulai pada Sabtu, 22 Februari 2025 dan dihadiri sejumlah kepala daerah dari Jawa Timur yang merupakan kader PDIP.
Dalam percakapan melalui telepon seluler pada Selasa (25/2/2025), Ony menjelaskan bahwa restu dari Megawati disampaikan melalui Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Buya Said Abdullah.
Baca juga: Yeremias Bisai Didiskualifikasi dari Pilkada Papua, PDIP Cari Figur yang Tepat Dampingi Benhur
“Saya selaku kader partai menghormati apa yang menjadi keputusan ketua umum PDIP. Makanya wait and see dan on call. Kemudian ada di jajaran DPP termasuk Pak Pram (Gubernur DKI) komunikasi dengan ibu (Megawati)."
"Terus kami yang di Jatim dengan Ketua DPD PDIP, Pak Said memberikan arahan boleh masuk (ikut retret) karena sudah berkomunikasi dengan ibu (Megawati) dan semuanya boleh masuk,” ungkap Ony.
Ony juga menambahkan bahwa setelah kader PDIP dari Jawa Timur diperbolehkan mengikuti retret, kepala daerah dari Jawa Tengah juga menyusul.
Sebelum mengikuti retret, Ony mengaku menunggu arahan dari DPP PDIP.
Meskipun demikian, para kader PDIP yang telah dilantik sebagai kepala daerah tetap berkomunikasi dengan panitia retret dan Kemendagri.
“Kami sambil menunggu arahan kami komunikasi dengan panitia dan teman-teman yang ada di Kemendagri. Kami sepakat kalau dimungkinkan nanti bisa ada gelombang kedua,” tuturnya.
Ony menekankan pentingnya kepatuhan kepada instruksi pemerintah pusat setelah dilantik sebagai kepala daerah.
Baca juga: Bupati Pegunungan Bintang Tunda ke Magelang, Ikut Rapat di PDIP Yogyakarta
Ia juga menjelaskan bahwa dirinya harus mengambil posisi tengah terkait dinamika partai yang meminta kepala daerah asal PDIP menunda ikut retret.
Ony menegaskan bahwa keputusan untuk mengikuti retret telah dipertimbangkan dengan baik.
“Untuk merespon dinamika partai kami mencari yang tengah-tengahnya. Bagaimana harus menjalankan kegiatan itu sesuai dengan apa yang menjadi arahan pemerintah."
"Tetapi kami juga bagaimana mengkomunikasikan dengan partai dengan baik. Jadi jangan sampai kami mengambil putusan yang salah dan gegabah. Pertimbangan teman-teman sudah yang terbaik,” tutup Ony.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang