KPU Banyuwangi Tak Tunjuk Warung Penyedia Konsumsi Basi Saat Pelantikan KPPS

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, membantah telah mengkondisikan konsumsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pelantikan.

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini Rahman mengatakan, konsumsi pelantikan KPPS sepenuhnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Tidak benar kalau KPU yang menunjuk warung atau mengadakan. KPU tidak pernah mengkondisikan konsumsi. Jadi itu mungkin PPK dan PPS-nya yang kurang komunikasi,” ungkap Dwi.

Baca juga: Nasi Kotak Pelantikan KPPS di Banyuwangi Basi, Ada yang Berbelatung

Menurutnya, KPU Banyuwangi telah memberikan surat edaran dari sekretariat KPU terkait operasional pelaksanaan pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) KPPS.

“Terkait dengan ada yang busuk dan bau, itu sepertinya harus diverifikasi ke warung. Kami tidak tahu warung mana yang ditunjuk oleh mereka," ujar Dwi.

Dwi menjelaskan, anggaran pelantikan KPPS telah diberikan kepada PPS.

"Di dalamnya sudah termasuk anggaran operasional konsumsi," terangnya.

Sebelumnya, KPU Banyuwangi melantik sebanyak 35.945 anggota petugas KPPS, pada Kamis (25/1/2024). Pelantikan itu dilakukan secara serentak pada 217 Sekretariat PPS se-Banyuwangi.

Para petugas KPPS itu dilantik dengan mengucapkan sumpah dan janji oleh Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi.

Baca juga: Mahasiswa Baru Dapat Makanan Basi Saat Ospek, UII Siap Tanggung Jawab

Namun pelantikan petugas KPPS itu menuai polemik. Banyak peserta dari sejumlah kecamatan yang mengeluh tentang konsumsi yang basi hingga berbelatung.

Komplain tersebut terungkap setelah banyak dari petugas KPPS yang baru dilantik, menyampaikan di sejumlah media sosial.

Salah satu wilayah yang mendapat keluhan soal konsumsi yang dinilai tidak layak saat pelantikan KPPS di wilayah Kecamatan Glagah.

"Memang di Glagah ada yang komplain, nasinya basi. Tapi tidak semuanya," kata Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Glagah, Ahmad Haidar Furqon, Sabtu (27/1/2024).

Haidar mengatakan, ada tiga desa di wilayah Kecamatan Glagah yang mengeluh soal konsumsi kurang layak.

"Desa Paspan dan Desa Kenjo. Yang satunya saya lupa desa apa," ungkap Haidar.

Terkait soal konsumsi makanan untuk KPPS yang diduga berbelatung, Haidar memastikan bukan berada di wilayahnya.

"Kami pastikan bukan di Glagah, karena video yang beredar tidak sama dengan konsumsi yang ada di sini,” ujar Haidar.

Baca juga: Uang Transportasi KPPS Makassar Tak Dibayar, KPU: Masih Proses

Menurutnya, pengadaan konsumsi untuk pelantikan peserta KPPS dilakukan oleh PPK dan PPS. Bukan ranah ranah KPU kabupaten.

"Tidak ada sangkut pautnya dengan KPU kabupaten," cetus Haidar.

Dia menjelaskan, pemesanan konsumsi yang berjumlah ratusan kotak itu dilakukan melalui jasa catering sebelum pelantikan. Hanya saja pada saat hari H pelantikan, konsumsi mendadak basi.

“Iya jadi saat hari H, yang datang tidak sesuai harapan. Hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Banyak konsumsi yang basi,” terangnya.

Setelah mendapat komplain dari peserta KPPS, pihaknya langsung melakukan klarifikasi kepada pihak catering.

"Yang bersangkutan dari pihak catering, sudah meminta maaf," tegas Haidar.

Tidak hanya di Kecamatan Glagah, komplain juga datang dari Kecamatan Muncar.

Menurut informasi, di Kecamatan ini terdapat dua desa yang mengalami hal serupa yakni Desa Sumberberas dan Desa Tambakrejo.

Baca juga: Usai Dilantik Jadi KPPS, Pemuda di Jember Lompat ke Dalam Sumur, Korban Ditemukan Tewas

Bahkan parahnya, tak hanya basi, kondisi lauk yang satu paket dengan nasi kotak yang diberikan kepada para peserta KPPS, berbelatung.

"Iya benar, kita dapat laporan konsumsi basi," kata Ketua PPK Muncar, Victor Andreyanto, kepada Kompas.com.

Menurut Victor, konsumsi nasi kotak untuk petugas KPPS, yang dikomplain jumlahnya cukup banyak.

Berbeda dengan Kecamatan Glagah, di Kecamatan Muncar, konsumsi tersebut bukan dipesan oleh PPK atau PPS, melainkan dari KPU Banyuwangi.

"Jadi ada koordinator yang menangani konsumsi itu. Kita PPK atau PPS tidak tahu soal pengadaan konsumsi itu," ujar Victor.

Baca juga: Soal Snack Pelantikan KPPS di Sleman, Harga Rp 15.000 Disunat Jadi Rp 2.500 oleh Vendor

Termasuk soal berapa besaran nilai harga konsumsi per peserta pihaknya, mengaku tidak tahu menahu.

"Tidak tahu saya berapa anggaran konsumsi per kotaknya. Karena langsung dari Banyuwangi, turun ke koordinator," terang Victor.

Keterangan sejumlah PPS menyebut, nasi kotak untuk konsumsi petugas KPPS di Kecamatan Muncar itu diangkut menggunakan mobil box.