Ferry Irawan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara dalam Perkara KDRT

KEDIRI, KOMPAS.com - Artis peran Ferry Irawan dituntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dia lakukan terhadap istrinya, Venna Melinda.

Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, pada Rabu (3/5/2023). Sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Boedi Harjanto itu dengan agenda pembacaan surat tuntutan.

Yuni Priyono, seorang anggota tim jaksa penuntut umum (JPU), mengatakan, pihaknya menentukan besaran tuntutan itu karena meyakini terdakwa telah sah dan meyakinkan secara hukum melakukan KDRT.

"Maka dari itu, penuntut umum menuntut setimpal dengan perbuatan terdakwa," ujar Yuni Priyono seusai persidangan itu, Rabu.

Baca juga: Jalani Sidang Perdana Kasus KDRT Venna Melinda di Kediri, Ferry Irawan: Saya Tak Berdaya Melawan Sistem

Yuni menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, baik itu yang meringankan maupun yang memberatkan dalam memberikan tuntutan.

Hal yang memberatkan, lanjut Yuni, karena terdakwa sudah pernah mendapatkan vonis pengadilan atas suatu perkara pidana dan perbuatan KDRT itu mengakibatkan penderitaan pada korban.

"Terdakwa sudah pernah dihukum dan akibat perbuatan terdakwa ini korban menderita secara fisik maupun psikis," lanjutnya.

Baca juga: Berkas Perkara Kasus KDRT Lengkap, Ferry Irawan Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Adapun hal yang meringankan karena terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menjalaninya dengan tertib.

"Sehingga memperlancar jalannya proses persidangan," pungkasnya.

Secara terpisah, Erfi Fani Rahmat Gunadi, kuasa hukum Ferry Irawan, menganggap tuntutan jaksa tersebut terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

"Terungkap fakta di persidangan, dokter-dokter (saksi) menyatakan (luka-luka korban) tidak berat sebenarnya," ujar Gunadi.

Gunadi mengatakan, sejak awal pihaknya menganggap kasus tersebut tidak berat sehingga meyakini pasal yang digunakan yakni Pasal 44 ayat 4 UU RI No 23 Tahun 2004 perihal KDRT ringan, bukan Pasal 44 ayat 1 sebagaimana yang dipakai jaksa.

"Kami sejak awal beranggapan yang paling tepat digunakan itu Pasal 44 ayat 4 bukan ayat 1," tandasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan melawan tuntutan itu dengan melakukan pembelaan pada sidang lanjutan yang akan berlangsung pada Selasa pekan depan.