ASN Pemkot Surabaya Diwacanakan Boleh Bekerja dari Mana Saja, Wali Kota Jelaskan Alasannya

"Secara otomatis kalau ada masyarakat yang kesulitan, maka datanglah ke Balai RW. Sehingga, ASN yang akan membantu. Karena semua itu dilakukan dengan cara digitalisasi, itu yang saya inginkan. Karena ASN tidak hanya di kantor, tetapi juga di Balai RW lalu berdiskusi dengan masyarakat," kata dia.

Ia menjelaskan, kebijakan perihal ASN bisa bekerja di mana saja ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia berharap setiap ASN bisa mengetahui persoalan warga, serta bisa memberikan solusi atas persoalan tersebut.

"Hadirnya pemerintah memang harus ke masyarakat, karena banyak masyarakat yang perlu diajak berdiskusi sehingga kita akan tahu permasalahan masyarakat secara langsung," tegas dia.

Baca juga: Dosen UM Surabaya: Suara Petasan Bisa Merusak Otak, Jantung dan Paru

Eri Cahyadi juga memastikan bahwa tidak akan ada ASN yang dapat mengelabui masyarakat. Sebab, setiap ASN memiliki capaian output dan outcomenya sebagai pertanggungjawaban atas kinerja mereka masing-masing.

Apalagi, ia berpesan bahwa tidak ada pelayanan yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam SOP.

"Jika output dan outcome tidak tercapai, sanksinya tunjangan kerja bisa dikurangi, bisa dikurangi sampai 100 persen kalau dia tidak memenuhi. Jadi tidak mungkin ada ASN yang berani mengelabui," terang Eri.

"Saya juga mantan ASN, sehingga saya harus bisa mengubah itu (pola kerja), bagaimana ASN itu memiliki output dan outcome yang dinilai sehingga berhak menerima gaji dan tunjangan. Karena semua pelayanan dan perizinan, siapa pun yang mengerjakan itulah QPI atau Indikator kinerja kualitas," imbuh dia.

Dengan ASN bisa bekerja dari mana saja, sistem tersebut dinilai hampir sama dengan sistem yang diterapkan oleh para Startup yang ada di Indonesia.

"Iya, seperti Startup tapi ada ada output dan outcomenya. Contoh KTP dalam sehari harus selesai, KK sehari harus selesai. Nanti akan tahu di Balai RW mana, petugasnya siapa. Kalau belum selesai terkena sanksi tunjangan kerjanya dikurangi," ujar dia.

Dengan kebijakan ini, menurut Eri, tidak akan ada lagi masyarakat yang berpikiran bahwa ASN yang tidak bekerja tetap menerima gaji.

Sebab, Eri mengubah hal itu dengan melihat capaian output dan outcome setiap ASN.

"Itu pernah saya terapkan saat menjadi Kepala Disperkim, mereka tidak ada yang terlambat dalam memberikan proses perizinan. Jika terlambat maka berapa persen tunjangan akan dipotong, karena saya tahu siapa saja yang bertugas. Maka saya terapkan ketika menjadi Wali Kota," tutur dia.