Tangani Dampak Inflasi dan Kenaikan Harga BBM, Khofifah Alokasikan Anggaran Rp 257 M

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program perlindungan sosial penanganan dampak inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program perlidungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim ini sengaja dihadirkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

Baca juga: Wali Kota Surabaya Jamin Persebaya Ganti Rugi Kerusakan Stadion Gelora Delta Sidoarjo

Ia menjelaskan, berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pascakenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.

"Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan plan of action bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit," kata Khofifah di Surabaya, Jumat (16/9/2022).

Adapun skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim ini totalnya sebesar Rp 257 miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.

"Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak," kata Khofifah.

Secara detail, Khofifah merinci skema pembiayaan pemberian perlindungan sosial tersebut.

Mulai dari pemberian top up bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600.000 per orang, untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp 2,4 miliar.

Kemudian, bantuan sosial bagi 24.271 pengemudi atau ojek konvensional maupun online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 600.000. Bantuan untuk pengemudi ojek ini totalnya mencapai Rp 14,562 miliar.

Selain itu, ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 angkutan umum orang dan barang, dengan total anggaran sebesar Rp 64,147 Miliar.

Tak hanya itu, bantuan sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku usaha mikro. Masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 dengan total bantuan sebesar Rp 18 miliar.

Selanjutnya, pemberian bantuan sosial bagi 20.770 nelayan. Masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000. Khusus untuk nelayan Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp 12,462 miliar.

Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan pasar murah di 5 Bakorwil dan 25 pasar rakyat. Lewat program ini, Pemprov Jatim menyiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 miliar.

Adapun untuk sektor pertanian juga mendapatkan perhatian. Pemprov Jatim mengucurkan bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura, kolam lele bagi 100 Kelompok atau 5.000 rumah tangga.

Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 30 juta, dengan total bantuan senilai Rp 3 miliar.