Jika nantinya Zulhas terbukti melanggar akan menggangu aktivitas politiknya ke depan.
Bawaslu memastikan berupaya menangani persoalan yang ada dengan objektif tanpa adanya tendensi.
"Untuk sanksi pidana misalnya apakah ini termasuk menggunakan kewenangan yang bersangkutan sebagai pejabat negara, tapi itu harus kita kaji terlebih dahulu, apakah itu kampanye atau bukan, sosialisasi atau bagaimana," katanya.
Baca juga: Perludem Sebut Kasus Zulkifli Hasan Terindikasi Politik Uang
Sebelumnya, Zulhas yang juga Ketua Umum DPP PAN dilaporkan ke Bawaslu RI oleh kelompok masyarakat sipil yakni Kata Rakyat, LIMA Indonesia dan KIPP Indonesia.
Kelompok masyarakat sipil itu menduga ada pelanggaran kampanye yang dilakukan Zulhas ketika berkunjung ke Lampung pada Sabtu (9/7/2022).
Dugaan tersebut yakni adanya praktik kampanye dengan fasilitas negara dan praktik politik uang dengan membagikan minyak goreng disertai ajakan memilih anak Zulhas. Masyarakat yang hadir bahkan dijanjikan akan kembali mendapatkan minyak goreng setiap dua bulan sekali.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.