Tim Sepak Bola Putri Kota Malang Didiskualifikasi di Porprov Jatim, Begini Penjelasan KONI

MALANG, KOMPAS.com - Tim sepak bola putri Kota Malang didiskualifikasi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke-VII terkait penggunaan pemain yang tidak sah. 

Sebelumnya, tim sepak bola putra Kota Malang juga disanksi serupa. 

Tim sepak bola putri dinyatakan terbukti memainkan dua pemain tidak sah dalam pertandingan semifinal melawan Kabupaten Bondowoso pada Selasa (28/6/2022).

Kedua pemain kelahiran Sidoarjo itu berinisial CS dengan nomor punggung 9 dan MA dengan nomor punggung 17.

Baca juga: Pertandingan Pencak Silat Porprov Jatim Ricuh, Diduga karena Atlet Asal Jember Didiskualifikasi

Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur Ahmad Anang Fathoni mengatakan, sanksi tersebut merugikan pihaknya karena tidak bisa berkontribusi memberikan medali kepada Kontingen Kota Malang.

Pertandingan final dalam perebutan medali emas dan perak diputuskan hanya berhak diikuti oleh tim Kabupaten Banyuwangi melawan tim Kabupaten Bondowoso.

Bahkan tim sepak bola putri Kota Malang tidak bisa memperebutkan medali perunggu karena keputusan menyatakan bahwa medali akan diberikan kepada tim dari Kabupaten Lamongan.

"Jadi sebetulnya dari KONI untuk keabsahan sudah dilakukan oleh teman-teman askot atau tim delegasi provinsi dan mereka sudah bermain di penyisihan tiga kali, tidak pernah ada protes dan mereka bisa main," kata Anang saat dihubungi via telepon pada Jumat (1/7/2022).

Baca juga: Sesak Napas, Atlet Sepatu Roda Lumajang untuk Porprov Jatim VII Meninggal Dunia

Diskualifikasi tim sepak bola putri Kota Malang, kata dia, terjadi setelah protes dari tim Kabupaten Bondowoso.

Padahal, tim Kota Malang sebenarnya menang 4-0 atas Bondowoso.

Namun, kata Anang, persoalan data dan dokumen kependudukan dari kedua pemainnya itu sudah tidak ada masalah dari awal.

"Tetapi setelah main dengan Bondowoso dan menang (tim Kota Malang), protes dan itu dibuka oleh teman-teman Asprov. Itu saja yang kami sayangkan, harusnya sudah selesai keabsahan itu," katanya.

Anang menjelaskan, sesuai regulasi Porprov Jatim ke-VII, pemain yang diperbolehkan ikut berlaga yakni sudah memiliki KTP sesuai dengan wilayah tim yang dibela sejak 19 Juli 2019.

Baca juga: Gagal Curi Motor karena Tepergok Warga, 2 Pencuri di Malang Sempat Acungkan Celurit

Sedangkan kedua pemainnya yang bermasalah itu sudah berpindah administrasi kependudukan sejak awal tahun 2020.

Namun Anang menegaskan bahwa persoalan tersebut sebelum ajang Porprov Jatim ke-VII dilaksanakan sudah tidak ada masalah.

"Artinya perpindahan mereka melewati regulasi yang telah ditetapkan oleh panitia Porprov. Sementara dua anak ini pindah KTP yang disodorkan (protes) oleh Kabupaten Bondowoso dikeluarkan tahun 2022, sementara dari teman-teman PSSI menyatakan itu sudah berpindah mulai 2020 awal," katanya.