Cerita Eks Jukir di Madiun, Masuk Bangsal Sakit Jiwa, Diberhentikan dari Jukir Usai Pemkot Terapkan E-Parkir

Di satu sisi, K memiliki tanggungan keluarga, istri, dan satu anak.

Usai berhenti menjadi jukir, K bekerja serabutan. Untuk makan, K mengandalkan orangtua atau mertuanya.

Menurut Aris, saat bertatap muka dengan DPRD Kota Madiun, para jukir diminta bersabar. Saat itu DPRD Kota Madiun menjanjikan akan berkoordinasi dengan Disperindag Kota Madiun.

“Tidak tahu sampai sekarang seperti ini (eks jukir banyak menganggur). Seharusnya biaya perawatannya K ditanggung Pemerintah Kota Madiun. Kasihan orangnya tidak miliki apa-apa,” jelas Aris.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Surabaya Hari Ini, 8 April 2022 :Pagi hingga Sore Cerah

23 jukir diberhentikan

Aris menambahkan sekitar 23 jukir diberhentikan setelah Pemkot Madiun memberlakukan parkir elektronik di Pasar Sleko.

Namun Disperindag Kota Madiun mengklaim jukir yang bekerja di pasar itu hanya enam orang saja.

Aris mempertanyakan langkah Pemkot Madiun yang menunjuk pihak ketiga untuk pengelolaan parkir di Pasar Tradisional di Kota Madiun.

Semestinya para jukir dibuatkan koperasi agar memiliki badan hukum.

“Setelah memiliki badan hukum,teman-teman dapat mengelola nanti dia dapat gaji. Tiap tahun dapat SHU. Jadi tidak ada unsur kapitalisasi. Masak semua dipihakketigakan. Kalau gini yang kaya perorangan sementara rakyatnya tetap miskin,” kata Aris.

Baca juga: Ada Wisata Vaksin di Madiun, Usai Disuntik Anak-anak Diajak Keliling Kota

Aris menuturkan untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir, menurutnya, tidak harus melalui pihak ketiga. Juru parkir disebut bisa langsung menyetor hasil parkir ke pemerintah sehingga tidak melalui koordinator.

“Bila terjadi kebocoran, semestinya pemerintah membuktikan. Bukan langsung mengkambinghitamkan juru parkir,” jelas Aris.

Pemerintah, lanjutnya, mengklaim bahwa pendapatan parkir naik menjadi Rp 200 juta setelah diserahkan pada pihak ketiga.

Menurutnya hal itu adalah situasi yang wajar lantaran para juru parkir tidak lagi bekerja.

Sementara bila dikelola jukir pendapatannya hanya Rp 140 juta.

“Ya jelaslah semua jukir diberhentikan semua sehingga pendapatan bisa naik. Itu bagian dampak dari revolusi 4.0 di mana semua dijadikan mesin hanya demi profit. Kalau pemerintah menciptakan itu kemiskinan baru,” ungkap Aris.

Baca juga: Kecelakaan Beruntun di Madiun, Truk Tabrak Bus hingga Hantam Pohon, 1 Pemotor Tewas Terjepit