"ASN sampai Nangis-nangis agar Tambahan Penghasilan Tak Dihapus tapi Bupati Pamekasan Bergeming"

Bupati dan Sekda bergeming

Saat dikonfirmasi, Bupati Baddrut Tamam enggan menanggapi laporan terhadap dirinya.

Dia meminta wartawan agar menanyakan kepada Sekretaris Daerah Totok Hartono.

Akan tetapi, Totok Hartono juga tidak merespons saat dihubungi berkali-kali melalui sambungan telepon.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan (BPK), Sahrul Munir menyebutkan, laporan ASN yang menuntut pembayaran TPP adalah hak ASN.

Baca juga: Dianggap Tak Serius, Satu Nama Dicoret dari Daftar Kandidat Calon Wabup Pamekasan

Namun demikian, Sahrul mengatakan ASN memiliki prosedur dalam menyelesaikan persoalan, antara lain melapor ke atasan atau ke organisasi tempat ASN itu bertugas.

"Apakah saluran penyelesaian masalah ASN itu sudah ditempuh? Tapi kalau ada ASN melapor, itu hak mereka dan mereka tahu sendiri konsekuensinya,” terang Sahrul Munir saat dikonfirmasi.

Sahrul juga mempertanyakan alasan pelaporan itu ke polisi. Jika laporan ditujukan ke kepolisian, artinya ada unsur pidana dalam tindakan bupati.

Baca juga: Kantor KPU Pamekasan Ambruk, Komisioner Ngantor di Bekas Gudang Logistik Pemilu

Kata Ketua DPRD

Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman menjelaskan bahwa TPP ASN tahun 2021 anggarannya sebesar Rp 63 miliar, sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 ini, TPP ASN dianggarkan kembali sebesar Rp 63 miliar.

“TPP ASN itu rutin tiap tahun dianggarkan Rp 63 miliar. Tapi tahun 2021 kemarin dihapus sendiri oleh bupati dan dialihkan ke pembangunan infrastruktur,” kata Fathor saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu.

Fathor menjelaskan, penghapusan TPP ASN tahun 2021 oleh bupati tidak melibatkan DPRD Pamekasan.

Menurutnya, penghapusan itu merupakan kebijakan dari bupati dengan alasan refocusing.

Fathor mengatakan, kalau alasannya refocusing, maka DPRD tidak bisa ikut campur.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman | Editor : Andi Hartik)