Pro Kontra Rencana Penghapusan Program Melahirkan Gratis di Lumajang

LUMAJANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menanggapi rencana pemerintah kabupaten (pemkab) yang akan menghapus bantuan pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk masyarakat di Lumajang.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Lumajang berencana menghapus program seragam gratis, beasiswa kuliah, melahirkan gratis, hingga santunan kematian pada APBD 2024.

Anggota DPRD Lumajang fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sugianto mengaku siap berdebat dengan pemerintah jika benar-benar akan menghapus semua program itu.

Baca juga: 31 Orang termasuk 4 Siswa SMK Terjaring Razia Satpol PP Lumajang di Kamar Indekos

Menurutnya, program-program yang baik seharusnya perlu dipertahankan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

"Saya rasa program pemerintah yang lama ini bagus ya, kalau memang mau dihapus ya kita siap untuk berdebat, saya tidak bisa membayangkan kalau program yang bagus kemudian dihapus," kata Sugianto melalui sambungan telepon, Selasa (31/10/2023).

Meski begitu, Sugianto menjelaskan, ada beberapa program yang memang harus dievaluasi seperti pemberian seragam gratis untuk siswa di semua jenjang pendidikan.

Menurutnya, hal ini tidak perlu dilakukan mengingat tingkat SMA, SMK dan MA seharusnya menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, kata Sugianto, seharusnya yang mendapatkan bantuan seragam sekolah hanya siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Kaitan rencana itu saya sepakat seragam itu tidak semua mendapatkan seperti SMA, SMK, MA tidak usah dan tidak semua siswa baru mendapatkan seragam gratis tapi hanya masyarakat miskin," tambahnya.

Namun, untuk program melahirkan gratis, santunan kematian, tambahan penghasilan untuk karyawan non-NIP dan guru ngaji, Sugianto menyebut, program tersebut harus tetap ada.

Sebab, masyarakat Lumajang, kata Sugianto, sudah bisa menentukan apakah akan mengakses program tersebut atau tidak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarganya masing-masing.

"Kalau melahirkan gratis kemudian santunan kematian ini kan sudah menjadi kebijakan yang melekat di masyarakat, tapi warga kita ini kan sudah cerdas, yang merasa dirinya mampu juga tidak akan mengambil program ini, walaupun ada beberapa oknum yang mengakses tapi saya rasa tidak banyak," lanjutnya.

Khusus tambahan penghasilan bagi karyawan non-NIP, Sugianto menjelaskan, pihaknya masih menunggu arahan dari Kemendagri yang baru.

Pasalnya, kebijakan sebelumnya, APBD tidak bisa dianggarkan untuk honor pegawai kontrak dan hanya bisa digunakan untuk honor ASN.

Melihat kondisi jumlah ASN di Lumajang yang masih kurang, maka ia mengatakan, akan menunggu keputusan terbaru dari Kemendagri.