Dana Dusun Tak Sesuai Janji Saat Kampanye, Bupati Lumajang: Kita Mampunya Hanya Rp 50 Juta per Dusun

LUMAJANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menganggarkan dana dusun sebesar Rp 50 juta dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2026.

Rencananya, dana dusun yang diberikan akan digunakan untuk meningkatkan keamanan di setiap desa.

Adapun, dana dusun merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Indah-Yudha saat kampanye di Pilkada lalu.

Kala itu, Indah-Yudha berjanji akan menganggarkan dana dusun sebesar Rp 100 - 300 juta setiap tahun.

Namun, pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang mencapai Rp 266 miliar pada 2026, membuat pemerintah menurunkan besaran dana dusun yang akan diberikan menjadi Rp 50 juta.

Baca juga: Banjir Rendam 400 Rumah di Lumajang, BPBD Kirim Air Bersih dan Makanan

Bupati Lumajang Indah Amperawati memastikan, dana dusun akan mulai diberikan pada tahun 2026.

Namun, besarannya tidak sama seperti yang disampaikan saat kampanye yakni Rp 100-300 juta setiap dusun. Melainkan, hanya Rp 50 juta tiap dusun.

"Dana dusun kita berikan tahun depan Rp 50 juta, semula kan Rp 100 juta, kita sudah sampaikan ke AKD (Asosiasi Kepala Desa) kita mampunya hanya Rp 50 juta per dusun," kata Indah akhir pekan lalu.

Baca juga: Sungai Banter Meluap, 400 Rumah di Lumajang Terendam Banjir

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang Bayu Ruswantoro mengatakan, total dusun di Lumajang yakni 863.

Artinya, Pemkab Lumajang akan menggelontorkan anggaran mencapai Rp 43.150.000.000 untuk seluruh dusun di Lumajang.

"864 dusun, tahun ini kita hapus 1 dusun jadi 863 dusun," kata Bayu.

Bayu menjelaskan, dana dusun yang digelontorkan Pemkab Lumajang akan masuk dalam anggaran dana desa (ADD) yang penggunaannya sudah ditentukan atau earmark.

Baca juga: Pemkab Lumajang Gelontorkan Rp 43,1 Miliar untuk Keamanan di 863 Dusun

Menurutnya, penggunaan dana dusun difokuskan pada peningkatan keamanan di setiap dusun.

Salah satunya dengan memasang lampu penerangan jalan umum, honor linmas, pemasangan wifi dusun, hingga kamera cctv.

"Penggunaannya ditentukan, bupati fokus untuk peningkatan keamanan, jadi bisa digunakan untuk honor linmas, cctv, dan sebagainya," terang Bayu.