Dinkes Kota Malang Beri Rekomendasi 2 SPPG untuk Urus Sertifikat

MALANG, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang menyatakan terdapat 2 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menerima rekomendasi untuk mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Penerbitan rekomendasi SLHS sementara baru 2, insya Allah kami menerbitkan hari ini," kata Kepala Dinkes Kota Malang dr Husnul Muarif ditemui di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (16/10/2025).

Baca juga: Operasional SPPG Wirobrajan Dihentikan Sementara usai Ratusan Siswa Yogyakarta Keracunan MBG

Meski demikian, dia masih belum bersedia menyebut lokasi SPPG yang hari ini direncanakan menerima rekomendasi SLHS.

SLHS merupakan sertifikat tertulis yang membuktikan bahwa suatu tempat usaha yang mengolah dan menyajikan makanan telah dinyatakan memenuhi standarisasi kebersihan dan kesehatan dari pemerintah.

Husnul menjelaskan setelah menerima rekomendasi SLHS, pengelola SPPG terkait bisa langsung mengurus perizinan melalui sistem milik Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang.

"Pengurusan perizinan itu secara online," ujarnya.

Baca juga: Didirikan di Ruko, Sejumlah SPPG di Banyumas Dinilai Tak Layak

Saat ini SPPG yang telah terdaftar berjumlah 17 unit. Seluruh dapur MBG telah mengikuti tahapan pelatihan penjamah makanan.

Kemudian, dari total 17 SPPG yang tercatat di Kota Malang, 12 di antaranya telah mengikuti tahapan pengecekan sampel laboratorium.

"Sehingga dari 12 itu nanti apakah memenuhi syarat untuk kita keluarkan rekomendasi SLHSnya. Nah tergantung dari hasilnya," ucapnya.

Baca juga: Wali Kota Solo Minta 17 Dapur SPPG Rekrut Tenaga Kerja Ber-KTP Lokal

Maka dari itu, rekomendasi SLHS baru akan diberikan apabila SPPG telah memenuhi indikator kelayakan dari Dinkes sempat, salah satunya menyangkut inspeksi kesehatan lapangan (IKL) dan kondisi alat memasak.

Apabila hasilnya tak sesuai atau kurang dari ketentuan indikator, maka SPPG terkait diberikan rekomendasi perbaikan dan setelah itu Dinkes Kota Malang akan melakukan penilaian ulang terhadap kelayakan.

"Misalnya IKL harus nilainya 80 tapi hasil di bawah itu atau kurang. Kami memberikan masukan untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu," kata dia.