1.800 Eks Karyawan PT Kertas Leces Belum Terima Gaji Senilai Rp 150 Miliar

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Sejumlah eks karyawan PT Kertas Leces (PTKL) mengadu ke DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Kamis (25/9/2025), karena sebanyak 1.800 karyawan hingga kini belum menerima gaji.

PT Kertas Leces kini sudah tutup dan para karyawan sudah di-PHK sejak beberapa tahun lalu. Gaji mereka tidak diberikan selama belasan tahun.

Ketua Paguyuban Karyawan PT Kertas Leces, Muhammad Arham mengatakan, ada sebanyak 1.800 eks karyawan PT Kertas Leces yang hingga kini belum menerima haknya senilai total Rp 150 miliar.

Baca juga: Kebakaran Pasar Leces di Probolinggo, Diduga Korsleting dan Kesaksian Pedagang

"Harapannya agar masalah ini bisa segera selesai dan hak kami semua dipenuhi," kata Arham kepada Kompas.com.

Arham mengatakan, para eks karyawan berharap gaji karyawan bisa diberikan dengan dua opsi. Yakni, melelang aset PTKL yang berada di Kecamatan Leces atau negara langsung yang membayarnya.

"Jika lelang sulit karena prosedur, negara langsung bisa memenuhi hak kami," jelas Arham.

Baca juga: Kios Terbakar, Pedagang Pasar Leces: Baru Saja Kulak Puluhan Kg Daging Sapi

Pihaknya menemui DPRD Kabupaten Probolinggo dengan harapan agar aspirasi ini disampaikan ke DPR RI dan pemerintah pusat.

"Pada April 2025 lalu kami sudah rapat dengan DPR RI, harapannya ada kelanjutan," tandas Arham.

Menurut Arham, 1.800 karyawan yang belum terima gaji saat ini sebagian bekerja di luar Jawa, ada yang kembali ke kampung halaman, sebagian besar berada di kota dan kabupaten Probolinggo, dan 300 orang sudah meninggal dunia.

"Jadi, 300 eks karyawan PTKL menunggu gajinya turun hingga meninggal dunia," tegas Arham.

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Arief Hidayat mendorong agar Pemkab Probolinggo turut serta membantu perjuangan 1.800 eks karyawan PTKL tersebut.

"Kami juga akan menyambungkan aspirasi ini ke DPR RI di Jakarta," kata Arief.

Arief menambahkan, dari informasi eks karyawan PTKL, aset berupa tanah PTKL ditaksir mencapai Rp 700 miliar. Sedangkan gaji 1.800 karyawan yang nunggak sebesar Rp 150 miliar.

"Ini harus dicarikan solusi segera," pungkas Arief.