Konflik Bupati dan Wabup Sidoarjo Meruncing, Mimik Berencana Laporkan Subandi ke Kemendagri

SIDOARJO, KOMPAS.com - Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi dan Mimik Idayana, belum genap satu tahun. Tetapi, keduanya telah beberapa kali diwarnai isu tak harmonis.

Keretakan tonggak kepemimpinan Pemkab Sidoarjo ini semakin memuncak ketika Mimik berencana melaporkan Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pasangan Subandi-Mimik dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo pada 20 Februari 2025. Kini, jabatan yang diemban keduanya belum genap satu tahun.

Baca juga: Berseteru Soal Mutasi ASN, Wabup Bakal Laporkan Bupati Sidoarjo ke Kemendagri

Keduanya diusung oleh Partai Gerindra, Demokrat dan Golkar serta sejumlah partai lainnya dengan mendulang suara unggul 58 persen dari lawannya, Achmad Amir Aslichin dan Edi Widodo.

Baru satu bulan dilantik, tepatnya pada Maret 2025, Subandi pernah menyebut tugas dewan menghambur-hamburkan uang rakyat. Ucapan tersebut menuai reaksi panas di kalangan kursi fraksi.

Baca juga: Akan Dilaporkan Wabup Sidoarjo Mimik, Bupati Subandi: Tak Ada Jual Beli Jabatan

Setidaknya, fraksi Gerindra, PAN, PDIP, PKB, PKS, PPP, Nasdem, Demokrat menuntut Subandi melakukan klarifikasi dan meminta maaf saat rapat paripurna pada 10 Juni 2025.

DPD Golkar dan Gerindra Jatim lalu meminta keduanya untuk kembali berhubungan dan menjalin komunikasi dengan baik. Namun, fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo menolak permintaan maaf Subandi.

Hal ini lantaran Mimik sebagai Ketua DPC Gerindra Sidoarjo kerap merasa diabaikan dalam pengambilan keputusan penting seperti soal penyusunan Perbup terkait insentif pajak dan pengelolaan P3K.

Namun, Mimik membantah terkait kabar tak harmonis tersebut. Ia menegaskan hubungan keduanya baik dan saling berkomitmen membangun Kabupaten Sidoarjo.

“Hoaks, seng retak iku sopo sih (siapa sih yang retak). Media sendiri (yang menggoreng). Saya bersama Pak Subandi sudah berkomitmen memajukan dan kesejahteraan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” kata Mimik, Rabu (25/6/2025).

Berjalan beberapa bulan, isu keterakan antara keduanya mulai melamban. Masing-masing menjalankan program. Namun, pada September 2025, hubungan politik mereka kembali memanas.

Pada Rabu (17/9/2025), Subandi melantik 61 ASN di Pendopo Delta Wibawa usai melakukan mutasi. Pelantikan ini menjadi sorotan karena tidak nampak adanya kehadiran Mimik sebagai Wabup.

Ternyata, di balik pelantikan tersebut, Mimik mengaku kecewa dan menilai tidak sah atau cacat prosedur. Bahkan, ia menyebut keputusan Subandi tanpa ada pemberitahuan darinya sebagai pengarah Tim Penilai Kerja (TPK).

“Selama TPK bekerja tidak pernah membahas tentang penilaian kinerja para kandidat. Namun hanya menunjukkan nama-nama yang diusulkan oleh tim. Makanya saya bikin surat tanggal 16,” terangnya.

Oleh sebab itu, Mimik menilai bahwa mekanisme ini tidak objektif karena terdapat ASN dengan kinerja baik justru tidak dilantik atau dipindah.