Pemkot Surabaya Tolak Chromebook pada 2022, Eri Cahyadi: Ada yang Tidak Sesuai

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta untuk menyerahkan data sekolah yang menerima chromebook di era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sejumlah sekolah menerima chromebook pada tahun 2020. Pihaknya menolak ketika diberi lagi pada tahun 2022.

"Tahun 2020 ada, tapi yang 2022 enggak ada, kita tolak pada waktu itu, karena ada yang tidak sesuai maka tidak kita tentukan," kata Eri di Kantor PKK Surabaya, Selasa (16/9/2025).

Baca juga: PGRI Jateng Ingatkan Prabowo soal Smart TV Rp 26 Juta: Jangan Ulangi Kasus Chromebook!

Akan tetapi, Eri tidak mengetahui secara pasti jumlah chromebook yang diberikan oleh Kemendikbudristek ketika itu.

Sebab, perangkat tersebut langsung diserahkan kepada sekolah.

"Saya detailnya kurang tahu, karena langsung datang, pemerintah ke sekolah. Nanti bisa dikonfirmasi ke Kadispendik (Kepala Dinas Pendidikan) ya, (jumlahnya) 100 sekian," ujarnya.

Eri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kejaksaan beberapa waktu lalu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta untuk menyerahkan data sekolah yang menerima bantuan.

"Kemarin teman-teman pendidikan juga sudah diminta data oleh kejaksaan. Sehingga datanya sudah disampaikan ke kejaksaan terkait dengan chromebook yang tahun 2020," katanya.

Baca juga: Eks Kepala Dinas Pendidikan Purworejo Ikut Diperiksa terkait Kasus Chromebook Nadiem Makarim

Sementara itu, Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menyebutkan, total ada 130 laptop chromebook yang disebar di sejumlah sekolah.

Dia juga membenarkan terkait permintaan kejaksaan.

"130-an sekolah (yang mendapat chromebook). Kemarin sudah koordinasi dengan Kejaksaan. (Laptopnya ada yang) masih di sekolah, difungsikan tetap," ujar Yusuf.

Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (4/9/2025) atas dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook semasa ia menjabat sebagai Mendikbudristek.

Akibat kasus ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 1,98 triliun.

Nadiem mula-mula masuk lingkaran pemerintah karena diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Oktober 2019.