Mendagri Minta Pejabat Tak "Flexing", Eri Cahyadi: dari Dulu Modelnya Seperti Ini

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi peringatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta kepala daerah tidak pamer kemewahan atau flexing di tengah situasi saat ini.

Menurut Eri, tidak ada pejabat di Surabaya yang suka memamerkan kemewahan. Hal tersebut sudah terjadi sejak dirinya menjabat sebagai wali kota Surabaya periode pertama.

"Dari dulu ada ta pejabat publik Surabaya flexing? Ya enggak ada. Dari dulu modelnya seperti ini, modelnya ya seperti kita ini," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (8/9/2025).

Baca juga: Temuan Pungli Urus KK di Surabaya, Eri Cahyadi Minta Camat Ingatkan RT/RW: Jangan Minta Uang!

Selain itu, Eri juga melarang para pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menggelar acara secara berlebihan. Menurutnya, cukup hanya mengundang teman dan keluarga.

Lebih lanjut, Eri mengaku menerapkan kebijakan biaya perjalanan luar negeri bagi jajarannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Mulai saya menjabat wali kota, (periode) pertama dilantik sampai hari ini, sampai berakhir jabatan saya, tidak pernah menganggarkan untuk perjalanan ke luar negeri," ujarnya.

Baca juga: Bupati Pasuruan Ingatkan ASN: Jangan Flexing, Jangan Posting Bernada Provokatif!

"Karena ketika masih ada masyarakat miskin, masih ada yang namanya stunting. Maka saya tidak gunakan anggaran (APBD) itu untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri," tambahnya.

Akan tetapi, Eri tetap mengizinkan jajarannya pergi ke luar negeri jika alasanya untuk menghadiri undangan. Sebab, perjalanan tersebut biasanya akan dibiayai oleh pihak pengundang.

"Seperti ketika saya diundang, menjadi yang terbaik mewakili Indonesia itu saya diundang, tapi saya enggak datang. Saya tugaskan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Kepala Bapeko," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan kepala daerah dan keluarga untuk tidak memamerkan kemewahan atau flexing di tengah situasi saat ini.

Hal ini ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

"Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga," ucap Tito dalam paparannya.