DPRD Kota Malang Ungkap Strategi Hindari Kenaikan PBB Meski Ditekan Pemerintah Pusat

"Jika ternyata PBB tetap naik, itu adalah pembohongan publik. Mari kita laporkan bersama-sama ke kepolisian. Kita harus kawal ini," katanya.

Selain terkait tidak adanya kenaikan PBB, Harvard mengungkapkan dua rencana kebijakan pro-rakyat lainnya yang sedang dan akan dibahas dalam APBD.

Yakni, penghapusan PBB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau pada tahun 2026 mendatang, direncanakan akan ada penghapusan atau penggratisan PBB bagi 57.311 wajib pajak dari kalangan MBR.

Baca juga: Didemo Mahasiswa, Kenaikan PBB Polewali Mandar Dibatalkan

Kemudian, juga menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR yang melakukan balik nama sertifikat.

Harvard menegaskan bahwa wacana-wacana kebijakan ini telah muncul sejak pembahasan APBD 2025, jauh sebelum adanya gejolak tuntutan dari masyarakat di berbagai daerah, atau program tersebut telah direncanakan secara matang.

"Wacana itu sebelum Pati bergejolak. Wacana ini sudah lahir dari tahun 2024 ketika kita akan membahas APBD 2025, bahkan sebelum Bapak Kepala Daerah Pak Wahyu Hidayat ini terpilih, itu sudah dibahas, karena saya mengikuti, karena saya periode kemarin masih dipercaya untuk duduk di legislatif ini. Itu yang terkait dengan PBB," katanya.