Beber Program Pembangunan Surabaya, Eri Cahyadi: Sesuai Tujuan Negara

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan sejumlah program pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya.

Anggaran yang dikelola akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Eri menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus berorientasi pada pencapaian tujuan nasional, salah satunya dengan meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat.

"Semua anggaran Pemerintah Kota Surabaya harus sesuai dengan tujuan negara," kata Eri saat konferensi pers di Balai Kota Surabaya, Jumat (11/7/2025).

Dia menyebutkan tujuh indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Surabaya, antara lain penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, kematian ibu dan anak, stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca juga: Taman Harmoni Surabaya Akan Diresmikan, Eri Cahyadi Sebut Ada Berbagai Zona Tematik

Eri juga menyoroti dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Surabaya saat ia menjabat.

Angka stunting saat itu mencapai 28,5 persen, kemiskinan 5,9 persen, dan pengangguran terbuka 9,7 persen.

"Oleh karena itu, prioritas utama saya saat itu bukan pembangunan infrastruktur, tetapi pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia)," ujarnya.

Dampak dari program tersebut terlihat, di mana angka stunting berhasil ditekan hingga tinggal 1,6 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi sekitar 4 persen, dan angka kemiskinan berada di angka 3,9 persen.

Selain fokus pada pengembangan SDM, Pemkot Surabaya juga melakukan pembangunan infrastruktur dasar.

Eri menargetkan pengurangan jumlah titik banjir dari 600 lokasi menjadi 180 titik.

Baca juga: Bentuk Satgas Pancasila, Eri Cahyadi Ingin Kampung Semakin Mandiri

"Sehingga anggaran kita dari sekian titik, maka banjirnya bisa berkurang menjadi berapa titik. Itulah yang menjadi kontrak kinerja dari Sekda dan jajaran Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Eri menyebutkan bahwa sejumlah jalan di Surabaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun Pemkot telah mengajukan izin untuk melakukan perbaikan.

Pemkot juga tengah merancang pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) untuk mengatasi kemacetan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan barat.

"Maka kami (Pemkot Surabaya) membuka selebar-lebarnya, siapa pun itu untuk menjadi bagian pembangunan Surabaya," ucapnya.