Dudung Abdurachman Tegaskan Fokus Bantu Presiden, Bantah Bersafari ke DPW dan DPC PPP
MALANG, KOMPAS.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menepis isu yang mengaitkannya dengan bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ia menegaskan, komitmennya saat ini untuk membantu Presiden dan belum tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis.
Penegasan ini disampaikan Dudung setelah memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (2/7/2025).
Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy) belum lama ini.
"Banyak yang menyampaikan itu, yang jelas saya tidak ingin berpolitik dululah. Saya ingin membantu Bapak Presiden dulu," kata Dudung.
Baca juga: Dudung-Gus Ipul Enggan Jadi Ketum, Pengamat: Tak Mudah Bawa PPP ke Parlemen
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini juga membantah bahwa dirinya telah melakukan safari politik dengan berkeliling ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP.
Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran informasi tersebut, Dudung dengan lugas tidak membenarkan.
"Saya? Oh belum, belum," katanya.
Sebelumnya, Dudung juga pernah menyatakan hal serupa terkait tidak ingin berpolitik terlebih dahulu.
Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
"Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya," kata Dudung seperti sebelumnya diberitakan Kompas.com.
Dalam kuliah umumnya di UMM, Dudung menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 hanya dapat tercapai jika didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan semangat nasionalisme yang kokoh.
Baca juga: Dudung dan Gus Ipul Ogah Jadi Ketum, PPP: Biasa, Ke Depan Makin Seru!
Tanpa kedua hal tersebut, bonus demografi yang akan datang justru berisiko menjadi bencana nasional.
Menurut Dudung, tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menyiapkan generasi muda yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter.
"Indonesia Emas 2045 harus diiringi dengan sumber daya manusia yang potensial, mumpuni, punya karakter, dan kredibilitas memadai. Kalau bonus demografi tidak diiringi dengan itu, maka ini justru akan menjadi malapetaka pengangguran di mana-mana," ujarnya.
