LUMAJANG, KOMPAS.com - Bupati Lumajang Indah Amperawati membantah, rencana Pemkab Lumajang belikan motor honda PCX baru untuk kepala desa ada kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Indah menjelaskan, saat kampanye lalu, ia tidak pernah menyebutkan janji politik berupa kendaraan dinas baru untuk kepala desa.
Ia juga membantah pernah berjanji secara pribadi kepada kepala desa akan memberikan motor baru apabila dirinya terpilih.
"Itu bukan janji politik, kami dalam janji politik tidak pernah bicara itu (motor baru), pun kepada kepala desa saya tidak berjanji itu," kata Indah di Kantor Bupati Lumajang, Selasa (15/4/2025).
Baca juga: Anggaran Motor PCX 198 Kepala Desa di Lumajang Pakai Dana Hasil Efisiensi
Menurut Indah, alasan dirinya berkebijakan untuk mengganti motor kepala desa yaitu motor yang saat ini digunakan sudah butuh pembaruan.
Lantaran, pengadaannya dilakukan pada tahun 2009 saat masa pemerintahan Bupati Sjahrazat Masdar atau kakak kandung Bupati Indah.
"Motor yang ada di kepala desa itu sudah sejak 2009 masa pemerintahan kakak saya, sekarang kan sudah tahun 2025 jadi saya kira itu sudah tua ya motornya dan sudah waktunya pembaruan," ujar dia.
Baca juga: Dalih Bupati Lumajang Belikan Motor PCX Baru untuk 198 Kepala Desa: Motornya Sudah Tua
Indah menjelaskan, pemberian kendaraan operasional berupa motor honda PCX adalah bentuk dukungan pemerintah daerah kepada kepala desa dalam melayani masyarakat.
Menurutnya, dengan kendaraan operasional baru, mobilitas kepala desa khususnya yang berada di wilayah dengan medan sulit bisa lebih mudah.
Sehingga, pelayanan kepada warga juga akan maksimal.
"Saya dan mas wabup ingin pelayanan kepala desa kepada warga itu bisa maksimal," kata dia.
Baca juga: Viral Video Khofifah Tawarkan Motor Rp 500.000, Pemprov Jatim Sebut Hoaks
Sebelumnya, Pemkab Lumajang berencana membelikan kendaraan dinas baru berupa motor honda PCX untuk 198 kepala desa pada tahun ini.
Anggaran yang dibutuhkan, antara Rp 6,7 sampai Rp 7,2 miliar rupiah.
Rencananya, pembelian motor baru akan diambilkan dari dana sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) APBD 2024.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang