Gaduh Kebijakan soal Gas Melon, Warga: Soalnya Mau Puasa, kalau Elpiji Susah, Masak Pakai Apa?

Kini, dia masih menunggu perkembangan yang ada. “Enggak tahu ini nantinya bagaimana,” ucapnya. 

Subhan, pengecer lainnya, mengatakan bahwa untuk berubah menjadi pangkalan masih akan pikir-pikir dahulu.

Sebab, sepengetahuannya, banyak hal yang perlu dipersiapkan jika menjadi pangkalan.

Persiapan itu di antaranya modal yang besar karena harus mempunyai deposit tabung elpiji.

Selain itu, harus didukung dengan tempat yang luas hingga adanya dukungan alat transportasi penunjang mobilitasnya.

Hal tersebut tentu memberatkannya sebagai pengecer.

Sebab, keberadaan elpiji di tokonya hanya sebagai pelengkap kebutuhan pokok lainnya.

Belum lagi perihal waktu dan tenaga untuk mengurusnya. “Tempat dan dananya yang saya enggak ada,” ujar Subhan.

Oleh sebab itu, dia berharap kebijakan perubahan pengecer ke pangkalan nantinya juga bisa dipermudah agar disesuaikan dengan masing-masing kondisi pengecer.

Selain itu, dia berharap penyelarasan harga jualnya nanti betul-betul sesuai HET.

Baca juga: Jakarta Kekurangan Gas 3 Kg, Salah Satunya karena Perbedaan HET

Adapun pembentukan pangkalan memang membutuhkan sejumlah syarat.

Selain syarat administrasi, ada syarat lainnya, termasuk deposit tabungnya sesuai perjanjian dengan pihak agen yang menaungi pangkalan.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rehadi mengatakan bahwa pembelian tabung di awal biasanya menyesuaikan dengan kemampuan modal dan perjanjian supply dengan agen.

“Rata-rata sekitar 20-50 tabung, atau menyesuaikan kemampuan pangkalan,” ujar Ahad Rehadi, Selasa (4/2/2025).

Sementara itu, tentang jarak minimal antar satu pangkalan dengan pangkalan lainnya di sebuah wilayah, menurutnya, lebih kurang 100 meter.

Namun, itu juga menyesuaikan dengan kepadatan area yang dilayaninya.

Pihaknya juga memastikan bahwa dalam pembentukan pangkalan tersebut tidak dikenakan adanya uang administrasi pendaftaran.