Seleksi Perangkat Desa di Blitar Diduga Berbau Nepotisme, Warga Mengadu ke DPRD

BLITAR, KOMPAS.com – Sekelompok warga Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, mengadukan proses seleksi perangkat desa mereka ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Selasa (7/1/2025).

Kelompok yang menamakan diri Forum Komunikasi Bendosewu Peduli ini meminta agar proses seleksi untuk tiga posisi perangkat desa diulang.

Mereka mengklaim tes seleksi diduga direkayasa sehingga menghasilkan nilai tinggi bagi tiga peserta yang merupakan kerabat dekat dari tokoh berpengaruh di desa.

"Kami cuma mohon proses ujian atau tesnya diulang karena hasil ujiannya demikian dan ada tahapan yang tidak sesuai dengan regulasi dan juknis (petunjuk teknis) yang ada," ujar Ketua Forum, Rosyid, dalam dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kabupaten Blitar.

Baca juga: Sidang Pendahuluan Permohonan Sengketa Pilkada Kota Blitar Digelar Besok di MK

Menurut Rosyid, hasil tes seleksi perangkat desa yang dilaksanakan pada 19 November 2024 menempatkan tiga peserta dengan nilai tertinggi yakni Johan dengan nilai 90, Sofyan (87) dan Rio (86).

Johan adalah anak wakil ketua badan pertimbangan desa, Sofyan menantu mantan wakil bupati Blitar dan Rio anak kepala desa.

Berdasarkan hasil tes tersebut, Kepala Desa Bendosewu, Isnari, mengajukan ketiga peserta dengan nilai tertinggi itu kepada Camat Talun, Raden Julison, dan Bupati Blitar, Rini Syarifah, untuk mendapatkan persetujuan.

Salah satu peserta tes seleksi, Pramesti, mengungkapkan sejumlah fakta yang dianggap sebagai kejanggalan yang memunculkan kecurigaan rekayasa.

Ia menyebutkan bahwa pada 15 November 2024 atau empat hari sebelum pelaksanaan tes, seluruh peserta mendapatkan briefing dari Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Balitar (Unisba), yang menjadi penyelenggara tes.

Materi tes tulis, menurut LPM, seharusnya berkisar pada pengetahuan umum tentang pemerintahan desa, administrasi desa, serta konstitusi dan Pancasila.

“Tapi ketika kami menjalani tes tulis, materi yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan sebelumnya. Materi yang ada tentang MK, KY, lembaga kepresidenan, lembaga DPR,” tuturnya.

Baca juga: Pemkot Blitar Cadangkan Rp 2 Miliar untuk Pendampingan Program Makan Bergizi Gratis

Peserta lain, Ragil Saputra (34), menambahkan bahwa briefing tersebut membuat dirinya dan peserta lain lebih banyak belajar tentang pemerintahan desa dan wawasan kebangsaan sebagai persiapan.

Ia mengaku mendapat nilai keempat tertinggi, yaitu 55, sedangkan nilai terendah di antara peserta adalah 34.

Ragil juga mencurigai bahwa penyelenggara tes tulis telah menentukan komposisi soal yang diberikan kepada setiap peserta.

“Jadi apa betul tes tulis itu menggunakan sistem CAT (computer-assisted task) yang mengacak dari 300 bank soal yang dimiliki pihak Unisba?” ujarnya.