Sekda Jember Tersangka Korupsi, DPRD Minta Pj Bupati Tunjuk Pengganti

JEMBER, KOMPAS.com – DPRD Kabupaten Jember mendesak Pelaksana Jabatan (PJ) Bupati Jember untuk segera menunjuk pengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Hadi Sasmito, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Jatim terkait dugaan korupsi.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengungkapkan, pimpinan DPRD telah melakukan pertemuan dengan PJs Bupati Imam Hidayat untuk membahas langkah-langkah selanjutnya.

“Pimpinan DPRD sudah bertemu dengan PJ Bupati untuk membahas tindak lanjut,” kata Halim melalui telepon kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Halim menegaskan, penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Jember merupakan kewenangan eksekutif. Oleh karena itu, ia meminta agar proses penunjukan Plh Sekda segera dilakukan.

“Pertama, kami meminta PJs Bupati agar berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Timur. PJ Bupati sekarang akan menghadap ke Gubernur,” tutur dia.

Baca juga: Sekda Jember Jadi Tersangka Korupsi, Pembahasan APBD 2025 Terhambat

Lebih lanjut, Halim menambahkan, PJ Bupati juga perlu meminta pendapat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur mengenai tata cara penggantian Sekda.

“Kalau sekilas yang saya baca dan masukan dari tim ahli, mekanismenya PJ Bupati menunjuk nama untuk dijadikan sebagai Plh Sekda,” ujar dia.

Namun, menurut Halim, setelah tiga bulan, PJ Bupati harus mengajukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Jember sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Selanjutnya, PJ Bupati melaporkan kepada Gubernur selaku pemerintah atasan,” sambung dia.

Sebelumnya, Polda Jawa Timur menetapkan dan menahan Hadi Sasmito sebagai tersangka pada Sabtu (2/11/2024).

Hadi Sasmito diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa berupa billboard untuk tahun anggaran 2023.

Baca juga: Sekda Jember Hadi Sasmito Jadi Tersangka Korupsi, Punya Kekayaan Rp 1,1 Miliar

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menjelaskan, kasus ini terjadi ketika Hadi Sasmito masih menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember.

Kerugian Negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 1.715.460.002, berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Provinsi Jawa Timur.