Makan Gratis untuk Pelajar, DPRD Batu Minta Anggaran Pemerintah Pusat
BATU, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pemerintah pusat terkait program makan siang gratis bagi pelajar SD dan SMP.
DPRD Kota Batu pun meminta agar anggaran untuk program tersebut sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto menjelaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pemkot Batu mengenai program ini.
Namun, hingga saat ini, belum ada penganggaran khusus, dan Pemkot Batu masih berjaga-jaga dengan alokasi anggaran pendidikan yang ada.
"Ya, nanti masuknya di Dinas Pendidikan, kemudian sistemnya seperti BOSDA. Tetapi kita kan enggak bisa juga menerka-nerka ketentuan pemerintah pusat seperti apa."
"Petunjuk pelaksanaan untuk teknisnya pemerintah daerah itu harus apa, itu belum ada," kata Ludi, Senin (4/11/2024).
Baca juga: Janjikan Program Sarapan Gratis, Pramono Anung: Menunjang Program Makan Siang Gratis
Ludi menambahkan, idealnya dukungan anggaran untuk program ini harus sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah pusat.
Alokasi anggaran pendidikan Pemkot Batu dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun 2025 mendatang mencapai 22 persen atau Rp 246 miliar, melebihi ketentuan pemerintah pusat yang sebesar 20 persen.
"Ini sudah melebihi dari ketentuan pemerintah pusat 20 persen, ya harusnya pemerintah pusat ngasih dong ke kita tambahan transfer daerah untuk kegiatan itu," ujar dia.
Ia juga mengingatkan, anggaran pendidikan dalam APBD 2025 meningkat untuk program makan bergizi, hal ini dapat mengganggu program kegiatan Pemkot Batu lainnya.
"Misalnya kebutuhannya sekian miliar, dikasih (pemerintah pusat) 50 persen, berarti 50 persennya lagi harus mengalokasikan anggaran dari pemerintah daerah."
"Kalau seperti ini, program infrastruktur, misal pembangunan paving jalan yang tadinya 100 meter bisa jadi hanya terealisasi 80 meter, jangan sampai lah seperti itu," ungkap dia.
Baca juga: Program Makan Siang Gratis di Sumbawa Sasar 153.869 Siswa
Meski demikian, Ludi setuju dengan adanya program ini, yang dianggap sebagai upaya peningkatan gizi bagi anak-anak.
Ia juga memberikan solusi jika pemerintah pusat tidak mampu menganggarkan seluruh daerah untuk program makan siang gratis bergizi, yaitu dengan konsep swakelola.
Setiap sekolah bisa mengajak partisipasi masyarakat untuk mendukung program tersebut. "Misal ada peternak ayam lagi panen, atau petani panen wortel bisa berpartisipasi," kata dia.
