Kades Eko Mulyadi, Bangun 9 Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan di Karangpatihan, Ponorogo

PONOROGO, KOMPAS.com - Sebanyak 12 RT di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, masih mengalami krisis air bersih di musim kemarau tahun ini.

Kepala Desa Karangpatihan, Eko Mulyadi mengungkapkan, dua RT dari total 34 RT di desanya bergantung pada droping air bersih yang dilakukan oleh BPBD Ponorogo.

“Tahun ini masih ada dua RT yang mengalami krisis air bersih karena lokasi permukiman berada di kawasan lereng perbukitan,” ujar dia.

Desa Karangpatihan dikelilingi oleh deretan bukit, termasuk Gunung Prongos dan Gunung Rajek Wesi, yang membuat akses air menjadi sulit.

Baca juga: Kekeringan Meluas di Sleman, BPBD Salurkan Air Bersih ke Banyurejo

Eko Mulyadi menjelaskan, kondisi ini diperparah dengan praktik penebangan hutan yang terjadi di tahun 1999, hingga menyebabkan hutan di sekitar desa menjadi gundul dan memicu kekeringan setiap tahunnya.

“Saya masih duduk di bangku SMA. Saya ingat betul waktu masyarakat membabat hutan yang ada di gunung, sehingga hutan gundul yang mengakibatkan setiap tahun kekeringan terjadi di 12 RT dari 34 RT yang ada di desa sini,” kata dia.

Demi mengatasi masalah ini, Eko Mulyadi menginisiasi pembangunan sembilan sumur bor sejak tahun 2016, dengan kedalaman antara 90-110 meter.

Berkat inisiatifnya inilah, Eko Mulyadi menerima penghargaan tingkat nasional kategori Proklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2022.

Upaya Eko dihargai karena berpengaruh besar dalam mengatasi krisis air bersih di desanya. 

Pembangunan sumur bor tersebut, menurut Eko, didukung oleh program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan.

“Kami membangun sumur bor sejak tahun 2016 untuk mengatasi krisis air setiap musim kemarau."

"Beruntung sejumlah pihak membantu pendanaan untuk pembuatan sumur bor, karena cukup banyak sumur yang harus kami bangun untuk mengatasi krisis air bersih,” kata dia.

Eko mencatat, saat ini jumlah wilayah yang mengalami kekeringan di desanya berkurang dari 12 RT menjadi dua RT.

KOMPAS.COM/SUKOCO Kepala Desa Karangpatihan Eko Mulyadi ketika menerima penghargaan tingkat nasional kategori Proklim Utama dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2022 atas upaya mengatasi krisis air bersih di desanya. Selain penghijauan Eko juga melakukan pembangunan 9 sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih yang terjadi di 12 RT.

“Dari sisi pertanian, perekonomian warga yang mayoritas petani terangkat karena bisa tanam tiga kali,” tambah dia.

Berkat upaya yang dilakukan untuk mencegah bencana kekeringan, Desa Karangpatihan meraih penghargaan tingkat nasional kategori Proklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2022.

Eko optimistis, pada tahun 2025 mendatang, tidak ada lagi wilayah di desanya yang mengalami krisis air bersih.

Baca juga: 21.601 Jiwa Terdampak Kekeringan di Bima

“Tinggal satu sumur lagi yang akan kami bangun untuk mengatasi krisis air bersih di dua RT yang ada saat ini. Optimistis tahun depan krisis air bersih sudah bisa tertangani,” tegas dia.

Sementara itu, data dari BPBD Kabupaten Ponorogo menunjukkan, hingga pertengahan November 2024, terdapat 17 desa yang mengalami krisis air bersih.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo, Agung Prasetyo mencatat, sebanyak 1.062 kepala keluarga atau 2.733 jiwa terdampak.

“Kami telah melakukan droping air sebanyak 1,2 juta liter untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak warga,” kata dia.

Agung berharap, hujan akan turun di Kabupaten Ponorogo pada akhir bulan Oktober atau awal bulan November mendatang.