Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Perdana Pilkada Jatim 2024: Paslon Wajib Kenakan Pakaian Adat, Pendukung Tak Diwajibkan karena Terbebani Anggaran

Kompas.com, 18 Oktober 2024, 06:24 WIB
Ghinan Salman,
Aloysius Gonsaga AE

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mewajibkan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur mengenakan pakaian adat pada debat perdana Pilkada Jatim 2024, Jumat (17/10/2024). 

Namun, itu tidak berlaku bagi para pendukung pasangan calon (paslon). Masalah anggaran jadi pertimbangan.

Komisioner KPU Jatim Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Masyarakat, Nur Salam, mengonfirmasi bahwa setiap paslon Pilkada Jatim 2024 diwajibkan mengenakan pakaian adat atau kostum budaya saat mengikuti debat. 

"Iya, pertimbangan kami memang mengenakan kostum budaya karena tema pertama itu termasuk di dalamnya ada unsur kebudayaan," kata Nur Salam di Surabaya, Kamis (17/10/2024).

Baca juga: Kendala Teknis, Debat Perdana Pilkada Jatim 2024 Pindah Lokasi

Sebenarnya, KPU Jatim mengusulkan pendukung paslon juga mengenakan kostum budaya untuk menambah daya tarik acara. 

Namun, usulan ini ditolak oleh masing-masing paslon karena dianggap akan menambah beban anggaran.

"Sayangnya, masing-masing paslon keberatan karena tentu mungkin itu dianggap berkonsekuensi pada anggaran," tambahnya.

Sebagai solusi, KPU Jatim memutuskan tidak mewajibkan tim pendukung mengenakan kostum budaya. 

"Akhirnya kami maklumi, tidak apa-apa tim pendukung paslon tidak mengenakan kostum budaya. Tetapi, masing-masing paslon wajib mengenakan pakaian adat," ujar Nur Salam.

Dengan demikian, hanya paslon yang diwajibkan mengenakan pakaian adat atau kostum budaya, sedangkan pendukungnya tidak diwajibkan karena alasan tersebut.

Baca juga: 1.322 Personel Polisi Amankan Debat Perdana Pilkada Jatim di Graha Unesa Surabaya

"Jadi hanya paslon saja yang menggunakan pakaian adat atau kostum budaya. Sedangkan untuk pendukungnya, karena alasan tadi (keberatan), maka tidak kami wajibkan," tutur Nur Salam.

Untuk diketahui, tema yang diangkat dalam debat perdana yang difasilitasi KPU Jatim itu adalah "Transformasi Sosial dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur".

Debat perdana ini akan digelar di Graha Unesa pada pukul 19.30 WIB, Jumat (18/10/2024), dan akan disiarkan langsung oleh Kompas TV dan TVRI.

Terdapat tujuh panelis yang terlibat dalam debat perdana Pilkada Jatim 2024.

Para panelis ini semuanya berasal dari kalangan akademisi yang memiliki kompetensi secara keilmuan dan memiliki indepensi. 

Para panelis yang akan berpartisipasi adalah Prof Achmad Muhibin Zuhri, Ahli Pendidikan Agama dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Prof Muhammad Syarif, serta Ahli Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.

Baca juga: Unair Siap Kirim Panelis Debat Pilkada Jatim 2024

Kemudian, Adhitya Wardhono, Ahli Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan Sasongko Budisusetyo, serta Ahli Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.

Selanjutnya, Ahmad Imron Rozuli, Ahli Sosiologi Ekonomi dan Kelembagaan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dan Hidayatullah, serta Ahli Kesehatan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo.

Terakhir, Rina Wahyu Setyaningrum, Ahli Pendidikan Bahasa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.

"Para panelis juga telah menandatangani pakta integritas," kata Nur Salam.

Pilkada Jatim 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, paslon nomor 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, paslon nomor 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Poltracking Indonesia pada 4-10 Oktober 2024, pasangan Khofifah-Emil masih unggul jauh dari dua pasangan lainnya.

Elektabilitas paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, berada di angka 2,8 persen. 

Baca juga: Debat Pilkada Jatim, KPU Wajibkan Pendukung Paslon Pakai Kostum Budaya

Sementara itu, paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, mencapai 67,5 persen. 

Sedangkan paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans memperoleh elektabilitas 24,6 persen.

Sebanyak 5,1 persen responden belum menentukan pilihan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Baca tentang


Terkini Lainnya
Bus Wisatawan Jadi Tawanan Warga Lokal di Banyuwangi Gara-gara Tak Bayar Rp 150.000
Bus Wisatawan Jadi Tawanan Warga Lokal di Banyuwangi Gara-gara Tak Bayar Rp 150.000
Surabaya
Residivis Pencurian Ternak Serang Polisi Pakai Parang, Pelaku Tewas Tertembak
Residivis Pencurian Ternak Serang Polisi Pakai Parang, Pelaku Tewas Tertembak
Surabaya
Pemkot Surabaya Bakal Gelar Acara Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera
Pemkot Surabaya Bakal Gelar Acara Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera
Surabaya
Sikapi Polemik PBNU, Pengasuh Pesantren Tebuireng Ingatkan soal Pentingnya Musyawarah dan Qanun Asasi
Sikapi Polemik PBNU, Pengasuh Pesantren Tebuireng Ingatkan soal Pentingnya Musyawarah dan Qanun Asasi
Surabaya
Lokomotif Kereta Kertanegara Mogok di Kediri, Perjalanan Molor 151 Menit
Lokomotif Kereta Kertanegara Mogok di Kediri, Perjalanan Molor 151 Menit
Surabaya
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem di Surabaya dan 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur Mulai 11–20 Desember 2025
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem di Surabaya dan 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur Mulai 11–20 Desember 2025
Surabaya
Detik-detik Copet Beraksi di Stasiun Gubeng, KAI: Wajah Pelaku Sudah Teridentifikasi
Detik-detik Copet Beraksi di Stasiun Gubeng, KAI: Wajah Pelaku Sudah Teridentifikasi
Surabaya
Ajak Warga Jatim Tanam Pohon, Khofifah: Paling Tidak Tiap Ulang Tahun
Ajak Warga Jatim Tanam Pohon, Khofifah: Paling Tidak Tiap Ulang Tahun
Surabaya
PTPN Sebut Warga Berstatus Karyawan BUMN di KTP adalah Pekerja Borongan
PTPN Sebut Warga Berstatus Karyawan BUMN di KTP adalah Pekerja Borongan
Surabaya
Banjir Lahar Semeru, Batu Besar Tutupi Jembatan Limpas, Akses 3 Dusun di Lumajang Terputus
Banjir Lahar Semeru, Batu Besar Tutupi Jembatan Limpas, Akses 3 Dusun di Lumajang Terputus
Surabaya
Alasan Kejari Situbondo Tuntut Kakek Pemikat Cendet 2 Tahun Penjara
Alasan Kejari Situbondo Tuntut Kakek Pemikat Cendet 2 Tahun Penjara
Surabaya
Infrastruktur di Lumajang yang Rusak akibat Banjir Lahar Diperbaiki dengan Skema Patungan
Infrastruktur di Lumajang yang Rusak akibat Banjir Lahar Diperbaiki dengan Skema Patungan
Surabaya
SEA Games 2025, Atlet Petanque Asal Kota Pasuruan Sumbang Medali Perunggu
SEA Games 2025, Atlet Petanque Asal Kota Pasuruan Sumbang Medali Perunggu
Surabaya
131 Jukir Liar di Surabaya Ditangkap Sepanjang 2025
131 Jukir Liar di Surabaya Ditangkap Sepanjang 2025
Surabaya
Gubernur Khofifah: Gula Merah Lumajang Bisa Dijual ke Pasar Internasional
Gubernur Khofifah: Gula Merah Lumajang Bisa Dijual ke Pasar Internasional
Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau