Polres Situbondo Gelar Operasi Zebra 2024, Berikut Kriteria Pengendara yang Pasti Ditilang

KOMPAS.com - Polres Situbondo Polda Jatim menggelar Operasi Zebra sejak 14 Oktober sampai 27 Oktober. Operasi ini berlangsung selama 14 hari untuk menciptakan kondusivitas menjelang Pilkada 2024.

Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan menyatakan tujuan Operasi Zebra 2024 yakni pertama untuk menciptakan rasa keamanan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden RI 2024.

Kedua untuk menciptakan kondusivitas menjelang dilakukannya Pilkada 2024. Dia berharap kedua pendukung pasangan calon di Kabupaten Situbondo bisa tertib berlalu lintas.

Baca juga: Operasi Zebra Semeru 2024, Polisi di Malang Tindak Pelanggar Saat Kampanye

"Penyelenggaran pelantikan presiden dan wakil presiden dan tahapan Pilkada tentunya akan berimplikasi pada meningkatnya potensi kerawanan kamtibmas dan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas)."

"Dengan demikian perlu digelar operasi kepolisian terpusat dalam rangka cipta kondisi kamtibmas agar tetap aman kondusif,” katanya, Senin (14/10/2024).

Dia juga menyatakan dalam penindakan hukum pada minggu pertama akan mengedepankan preventif sedangkan minggu kedua akan dilakukan penindakan penilangan secara manual.

"Operasi Zebra Semeru 2024 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni mengutamakan edukasi dan sosialisasi. Namun, juga melakukan penindakan terhadap para pengendara yang melanggar lalu lintas," ucapnya.

Selama Operasi Zebra Semeru 2024, ada sejumlah pelanggaran utama yang akan menjadi sasaran penegakan hukum.

Baca juga: 7 Jenis Pelanggaran yang Bakal Kena Tilang Operasi Zebra Candi 2024

Berikut ini pelanggaran yang dipastikan kena tilang:

1. Pengendara melawan arus.
2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol (miras).
3. Menggunakan ponsel (HP) saat mengemudi kendaraan.
4. Pengendara tidak memakai helm SNI dan tidak menggunakan sabuk pengaman (sefety belt).
5. Kendaraan melebihi batas kecepatan.
6. Pengendara di bawah umur atau tanpa SIM.
7. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
8. Pengendara sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang.