Setelah Dilantik, Belasan Anggota DPRD Kota Malang Langsung Gadaikan SK

MALANG, KOMPAS.com - Belum genap sebulan menjabat, belasan anggota DPRD Kota Malang periode 2024-2029 menggadaikan Surat Keputusan (SK) Pelantikan sebagai jaminan pinjaman di bank.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Malang, Zulkifli Amrizal mengungkapkan, ada 17 anggota dewan yang menggunakan SK pelantikan mereka untuk memperoleh pinjaman dari Bank Jatim.

"Sekitar 17 anggota DPRD Kota Malang menggadaikan Surat Keputusan (SK) pelantikan mereka ke perbankan," kata Zulkifli, Jumat (6/9/2024).

Baca juga: Dua Caleg Terpilih DPRD Kota Malang Belum Serahkan LHKPN Terbaru

Meskipun demikian, dia enggan menyebut identitas para anggota DPRD yang melakukan hal ini. Menurutnya, hal itu sudah umum terjadi.

Zulkifli menjelaskan, angsuran pinjaman anggota DPRD Kota Malang di Bank Jatim akan secara otomatis dipotong dari gaji bulanan mereka. Dikatakannya, gaji pokok seorang anggota DPRD Kota Malang mencapai Rp 45 juta per bulan.

"Saya tidak bisa menyebut siapa dan berapa uang yang dipinjam mereka," katanya.

Baca juga: Mantan Teknisi IndiHome di Kota Malang Gunakan Seragam untuk Curi Router WiFi

Mengenai maraknya kasus anggota DPRD Kota Malang yang menggadaikan SK Pelantikan, Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, fenomena ini bukanlah hal yang baru di dunia politik.

Pihak Bank Jatim sendiri diketahui aktif menawarkan fasilitas kredit kepada para anggota legislatif di berbagai daerah di Jawa Timur.

Ketua DPC PDI-P Kota Malang ini telah mengimbau anggota fraksinya untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menggadaikan SK.

Namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan untuk mengajukan pinjaman merupakan hak pribadi masing-masing anggota, sehingga tidak memerlukan persetujuan khusus dari pimpinan DPRD. Kendati demikian, ia berharap para anggota dewan dapat mempertimbangkan secara matang konsekuensi dari melakukan hal tersebut.

"Tapi di PDI-P itu dibatasi hanya 30 persen dari total penghasilan keseluruhan, artinya hanya sekitar Rp 300 juta. Tapi rata-rata hanya mengambil Rp 200 juta, jarang yang sampai Rp 300 juta," pungkasnya.