Akhir Konflik RW dan SMP Swasta di Surabaya, Sekolah Tak Perlu Bayar Iuran tapi...

SURABAYA, KOMPAS.com - Konflik antara RW dan SMP swasta di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), berakhir. Pihak sekolah Petra tak lagi dibebani iuran keamanan oleh RW setempat tapi harus mengelola wilayahnya sendiri. 

Pihak sekolah Petra pun berjanji bakal membenahi sistem lalu lintas kendaraan antar jemput para murid. Hal tersebut dilakukan setelah perkara iuran Rp 35 juta dengan pihak RW diselesaikan.

Wakil Direktur Sarana dan Prasarana Petra, Robertus Pranata mengatakan, akan menggunakan corporate social responsibility (CSR) untuk mengatasi kemacetan di sekitar sekolah. 

"Petra akan melakukan CSR, melakukan pembenahan lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan lalu lintas," kata Robertus, setelah pertemuan dengan pihak RW, Senin (5/8/2024).

Baca juga: Eri Cahyadi Turun Tangan, Ada Titik Temu antara SMP Swasta dengan RW soal Iuran Rp 35 Juta

Nantinya, kata Robertus, pihaknya bakal meminta bantuan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya untuk mendapatkan rekomendasi memecahkan kemacetan.

"Kalau macet terurainya lebih cepat. Nanti kerja sama dengan Dishub untuk memberikan perhitungan bagaimana caranya lalu lintas bisa lancar di daerah (Perumahan) Tompotika," jelasnya.

Selain itu, sekolah Petra juga berjanji bakal membersihkan bozem atau penampung air hujan yang ada di perumahan. Mereka berencana menggunakanya sebagai wisata warga setempat.

Robertus mengungkapkan, sejumlah langkah tersebut sebagai ganti karena pihaknya sudah tidak menyetorkan uang iuran ke RW. Setelah sebelumnya menimbulkan keributan antar kedua pihak.

"Kami kerja sama dengan DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Kami bantu agar bozem ini bisa dinikmati bersama warga, tidak hanya sebagai tempat buangan tapi wisata, itu impian kami," ujarnya.

Sementara itu, Ketua RW 4, Kelurahan Menur Pumpungan, Sukolilo, Lilik Aljufri Hasan mengatakan, pihaknya menyetujui perdamaian itu. Sebab, dia hanya ingin hidup berdampingan.

"Kami mau yang terbaik, kami ini mau (penyeselaian) kekeluargaan. Karena Petra ini bukan baru satu, dua tahun ada di sini, sudah 40 tahun yang berdampingan dengan kami," kata Lilik.

Lilik sendiri berjanji tidak akan meminta iuran keamanan tersebut kepada Petra, di bulan selanjutnya. Sebab, dia sudah sepakat agar sekolah swasta itu mengurus wilayahnya sendiri.

"Tadi kami sudah ada kesepakatan, sudah tidak menerima (iuran) dari sekolah Petra. Dan ini saya klarifikasi lagi kami tidak pernah menerima uang Rp 140 juta perbulan dari Petra," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mempertemukan antara pihak sekolah Petra dengan RW, setelah berseteru karena perkara iuran jalan Rp35 juta perbulan.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Eri awalnya mendatangi rumah salah satu Ketua RW, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Senin (5/8/2024), sekitar pukul 14.00 WIB.

Kemudian, Eri menuju sekolah Petra yang tak jauh dari lokasi, untuk menemui pengurusnya. Lalu, dia dan semua pihak mengajak untuk membicarakan perkara itu di salah satu rumah Ketua RW.

Baca juga: Bukan Rp 140 Juta, Iuran yang Harus Dibayarkan SMP Swasta di Surabaya Rp 35 Juta

"Hari ini kita sudah bertemu dengan RW sekaligus perwakilan Petra, alhamdulillah pertemuan tadi gayeng, guyon (bercanda)," kata Eri, usai melakukan pertemuan dengan kedua pihak.

Eri mengatakan, dalam perbincangan yang berjalan kurang lebih satu jam tersebut, akhirnya menemukan titik temu. Pihak RW memutuskan agar Petra mengurus sendiri wilayahnya.

"Pertemuan tadi itu terbuka semuanya, ditarik kesimpulan RW enggak mau ada fitnah. Jadi yang dulu uangnya (iuran) dititipkan ke RW, sekarang tidak dititpkan, langsung dipegang Petra," jelasnya.