Direktur Pascasarjana Unair Sebut Pernyataan Sikap Guru Besar Tak Diinisiasi Kampus

KOMPAS.com - Pihak Sekolah pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) menyebut, pembacaan pernyataan sikap oleh guru besar dan alumni bukan merupakan agenda resmi kampus.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Sekolah Pascasarjana Unair Surabaya, Prof Badri Munir Sukoco. Pihaknya tidak pernah mengagendakan acara pembacaan manifesto tersebut.

“Pertama kami klarifikasi acara hari ini bukan atas inisiasi dan diselenggarakan oleh Unair dan Sekolah Pascasarjana Unair,” kata Badri, ketika berada di gedung Sekolah Pascasarjana Unair, Senin (5/2/2024).

Baca juga: 6 Pernyataan Sikap Rektor UIN Jakarta Terkait Pemilu 2024

Selanjutnya, kata Badri, pihaknya juga menyesalkan penggunaan gedung Sekolah Pascasarjana. Sebab, para guru besar tersebut tidak mengajukan izin sebelum menggunakanya.

"Kami pastikan yang disampaikan tadi tidak mewakili civitas akademika Unair maupun civitas akademika Pascasarjana Unair. Terakhir kami percaya pemilu 2024 akan terselenggara secara luber jurdil,” jelasnya.

Sementara itu akademisi Unair, Prof Imam Mustofa mengatakan, ada beberapa poin sikap Sekolah Pascasarjana terkait pemilihan umum (Pemilu) yang akan digelar Rabu (14/2/2024).

Pertama, mereka akan mendorong terselenggaranya pemilu yang partisipatif, menyerukan jangan golput, dan jaga kondusivitas bebas dari provokasi dan tekanan.

“Kedua, kami menjunjung tinggi netralitas dan integritas institusi sembari menghormati kebebasan akademik dalam berpikir beropini dan menentukan pilihan," kata Imam.

Kemudian, Imam menyebut, civitas akademika Sekolah Pascasarjana akan turut serta dalam mewujudkan demokrasi berkualitas, bermartabat tanpa provokasi, tekanan, kecurangan, dan politik uang.

Baca juga: Pernyataan Sikap Guru Besar Unhas Makassar untuk Presiden dan Elite Politik: Jaga Demokrasi

“Terakhir, semua ini dalam rangka kita semua ingin tetap menjaga keutuhan persatuan NKRI. Jangan sampai kontestasi ini memecah belah kita. Harus satu kesatuan sebagai warga bangsa negara NKRI,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Unair, Prof Hotman Siahaan membacakan pernyataan sikap, yang disusun sejumlah civitas akademika.

"(Pertama) Mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus merawat prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan," kata Hotman, di depan mahasiswa.

"(Lalu) menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan," tambahnya.

Kemudian, Hotman menyebut, pihaknya mendesak presiden dan aparatur negara lainya untuk menghormati kemerdekaan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya bagi tiap warga.

Baca juga: Setelah UGM, Giliran UII Sampaikan Pernyataan Sikap, Sebut Kenegarawanan Jokowi Memudar

Selanjutnya, kata Hotman, pemerintah diminta untuk menggelar Pemilu dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), serta tanpa adanya praktik politik uang.

Terkahir, Hotman dalam pernyataan sikapnya menyinggung perihal tekanan yang diterima para akademisi. Hal itu diduga dialami setelah memberikan kritik kepada pemerintahan sekarang.

"Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar akademik. Perguruan Tinggi harus senantiasa menjaga marwah, rasionalitas dan kritisisme demi tegaknya republik," ujarnya.