Guru Besar UB Sayangkan Isu Ketenagakerjaan Sedikit Dibahas dalam Debat Capres Terakhir

MALANG, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Hukum Ketenagakerjaan Universitas Brawijaya (UB), Prof Rachmad Safa'at mengkritisi jalannya debat terakhir Pilpres 2024.

Dia menilai jawaban ketiga capres tidak substansial utamanya terkait hak-hak dasar tenaga kerja.

"Dari awal sampai akhir, jawaban terkait ketenagakerjaan kurang muncul, hanya membahas terkait tenaga kerja disabilitas, dan pekerja migran Indonesia (PMI), itu pun hanya permukaan saja tapi tidak substansial," kata Rachmad, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Tanggapan Pengamat UB soal Prabowo Berkali-kali Sepakat dengan Capres Lain di Debat

Meski begitu, Rachmad memahami banyak persoalan yang dibahas dalam debat terkahir tersebut. Kondisi itu membuat ketiga capres kurang waktu dalam menjawab isu-isu persoalan yang ada.

"Secara umum debat capres kemarin menurut saya tidak menarik, beda dengan debat sebelumnya. Karena waktu juga, persoalan yang dibahas banyak, jadi jawabnya sedikit-sedikit, saya maklumi karena banyak soal yang dibahas seperti sosiologi juga," katanya.

Dalam debat tersebut, soal ketenagakerjaan, ketiga capres hanya membahas terkait pekerja disabilitas dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Padahal, menurutnya, buruh normal pun yang berada di Indonesia juga masih memiliki segudang persoalan.

"Padahal buruh normal bukan hanya yang disabilitas atau PMI saja, persoalan yang lain sebenarnya cukup banyak terkait ketenagakerjaan, tetapi tidak disinggung, yang disinggung hanya terkait buruh disabilitas dan PMI," katanya.

Kemudian, dikatakannya, jawaban-jawaban ketiga capres soal tenaga kerja disabilitas juga tidak menyinggung persoalan perlindungan. Selain itu, juga tidak menyinggung persoalan keberangkatan dan kepulangan PMI.

"Jawaban-jawaban argumentasi hanya di permukaan saja, tidak dijawab hak disabilitas seharusnya seperti apa, termasuk perlindungan, termasuk PMI misal persoalan pendaftaran melalui calo-calo itu seperti apa, juga banyak, dari berangkat sampai kembali tidak disinggung, mekanismenya tidak disinggung, hak-hak dasar," katanya.

Rachmad juga memberi catatan bagi capres terpilih nantinya diharapkan bisa mengakomodasi kepentingan tenaga kerja atau buruh. Terutama, soal upah yang seharusnya diterapkan upah layak, atau bukan upah minimum.

Baca juga: Analisis Pengamat Politik UGM soal Debat Kelima Pilpres 2024

"Saya memberi banyak catatan, pertama terkait hak buruh, jangan upah minimun regional yang hanya mampu menanggung makan saja, tetapi menerapkan upah yang layak. Kebijakan buruh selama ini dikendalikan pemerintah, sehingga bagi perusahaan yang penting bayar UMR selesai," jelasnya.

"Padahal, buruh dibayar seharusnya sesuai masa kerja, 0-1 tahun itu UMR, tapi selanjutnya ada skala upah, semakin panjang bekerja maka gaji yang diterima lebih tinggi," katanya.