Wali Murid Keluhkan Biaya Awal Masuk SMA Negeri di Jombang, Jawa Timur

Menurut ID, sejumlah wali murid sebenarnya juga mengeluhkan tingginya sumbangan uang gedung, meski pembayaran bisa dicicil selama 6 bulan.

Besaran iuran tersebut dinilai terlalu tinggi dan memberatkan, apalagi sekolah tersebut adalah milik pemerintah.

AB, Wali murid lainnya di sekolah yang sama menuturkan, dalam pertemuan wali murid dengan komite sekolah beberapa waktu lalu, sempat terjadi pembahasan serius terkait besaran iuran uang gedung.

Awalnya, besaran iuran yang disebut sebagai sumbangan sukarela itu dipatok sebesar Rp 3.880.000 setiap siswa.

Sumbangan untuk uang gedung, nantinya dialokasikan untuk memperbaiki taman, masjid, kantin sekolah, serta fasilitas lain di sekolah.

Namun, ungkap AB, besaran sumbangan kemudian turun menjadi Rp 2,5 juta setiap siswa, setelah terjadi perundingan dalam pertemuan wali murid baru.

Sejauh ini, lanjut dia, ia baru bisa membayar biaya untuk sekolah anaknya sebesar Rp 2.495.000.

Pembayaran yang tidak diberi bukti pembayaran itu meliputi biaya seragam, iuran kegiatan tahunan, serta sumbangan penyelenggaraan pendidikan.

Karena tak memiliki rincian tertulis, AB memperkirakan pembayaran tersebut terinci masing-masing sebesar Rp 1.850.000 untuk seragam.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana BOS di Sergai, Sejumlah Kepala Sekolah Diperiksa

Kemudian, sebesar Rp. 500.000 untuk iuran kegiatan tahunan, serta sebesar Rp 150.000 untuk sumbangan pendidikan.

"Kemarin itu saya membayar dua juta lima ratus kembali lima ribu. Itu untuk biaya selain uang gedung. Jadi awal masuk, saya kena biaya 2.495.000," ungkap AB.

"Itu mendapat seragam tiga setel yang masih berupa kain. Pakaian jadi, ada almamater, kaos olahraga, terus satu baju lorek (pakaian adat) satu atasan saja," lanjut dia.

Di antara komponen biaya yang harus dibayar untuk sekolah anaknya, AB mengaku cukup keberatan dengan besaran sumbangan pembangunan atau uang gedung.

Apalagi, fasilitas yang ada di lembaga pendidikan milik pemerintah tersebut sebenarnya sudah cukup baik dan layak.

"Kalau masalah di seragam sih tidak begitu keberatan. Tapi soal uang gedung, saya yang keberatan. Soalnya kalau saya lihat sekolah negeri, itu kan fasilitasnya sudah bagus dan itu milik pemerintah," ujar AB.