Ketua KPK Soroti Angka Pengangguran Kota Madiun, Lebih Tinggi Dibandingkan Jatim

Selain itu harus menjamin kemudahan investasi dan perizinan. Pasalnya perizinan dan investasi sering menjadi pintu masuk bagi tindak pidana korupsi.

Tak hanya itu, Firli ingin memastikan kepala daerah bisa memastikan tata kelola pemerintahan memenuhi syarat-syarat pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk itu saat penganggaran, kepala daerah harus memastikan perencanaan dengan benar.

"Terakhir, jangan ada kepala daerah yang negoisasi dengan DPR dalam rangka pokok-pokok pikiran yang menimbulkan bibit terjadi tindak korupsi," ungkap Firli.

Ia menambahkan kepala daerah juga harus memastikan setiap program tepat sasaran dan juga tidak boleh ada satu rupiah pun yang dikorupsi.