Cerita Aliwafa dan 10 Anggota Keluarganya Gagal Berangkat Umrah dari Bandara Juanda, Tuntut Ganti Rugi

Aliwafa mengaku akan tetap bertahan di Surabaya hingga ada kepastian bisa berangkat ke Mekkah.

"Saya kasihan sebenarnya kepada pihak biro travel, karena ini bukan kesalahan mereka. Dan sekarang mereka harus menanggung biaya penginapan 63 calon jemaah umrah di hotel karena kami gagal berangkat kemarin," ujar dia.

Rencananya, Aliwafa bersama keluarganya mencari rumah kontrakan di sekitar Bandara Juanda untuk meringankan beban pihak biro travel.

Ia berharap segera ada kepastian tentang pemberangkatan 63 calon jemaah umrah ke tanah suci, Mekkah.

"Rencananya saya mau pindah tempat, karena saya kasihan sama pihak travel harus menanggung biaya hotel jemaah. Semalam saja udah hampir 10 juta. Saya mau keluar dan mau cari kontrakan di sekitar sini, sampai nanti ada kejelasan," kata dia.

"Kita juga sudah lapor ke Polda Jatim terkait masalah ini. Kami menuntut ganti rugi," tutur dia.

Seperti diberitakan, sebanyak 94 calon jemaah umrah gagal berangkat dan terlantar di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur Senin (26/9/2022).

Puluhan jemaah umrah yang gagal berangkat itu berasal dari berbagai daerah di Jatim, seperti Probolinggo, Jember, Bondowoso dan Situbondo.

Ketua Asosiasi Muslim Penyelengara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Jawa Timur Sofyan Arif mengatakan, dari 94 jamaah umrah tersebut, 31 di antaranya telah berangkat pada hari ini, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: 63 Calon Peserta Umrah Gagal Berangkat dan Telantar di Bandara Juanda, AMPHURI Sebut karena Kelalaian Petugas KKP

"Menurut informasi yang saya terima, 31 jemaah berangkat lewat jalur domestik. Mereka berangkat dari Surabaya ke Jakarta, kemudian transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya ke Jeddah, Mekkah," kata Sofyan saat dihubungi, Selasa (27/9/2022).

Ia menjelaskan, gagalnya 63 jemaah umroh berangkat ke tanah suci ini lantaran tidak adanya petugas validasi dokumen Internasional Certificate Vaccination (ICV) di bandara.

Ia menilai, 63 jamaah umroh yang gagal berangkat itu murni kelalaian petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya.

"Saat kasus kemarin, pihak KKP beralasan kekurangan personel, mereka stand by-nya di kantor. Tapi di telepon juga tidak muncul mereka. Alasan mereka pihak airlines dan PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umroh) tidak melapor," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya dr Slamet Mulsiswanto membantah informasi tentang petugas validasi dokumen ICV yang tak ada di bandara.

Ia menyebut, pihak jasa umrah diduga tak berkoordinasi dengan pihak maskapai.

"Dikhawatirkan biro jasa umrah tidak memberitahukan ke pihak maskapai. Sehingga kami tidak mendapat kabar dari maskapai," kata dia.

"Selama ini kami selalu berkoordinasi dengan pihak maskapai. Kami siap selama 24 jam bila ada pemberitahuan dari maskapai," ujar dia.