Polisi Lepas Mahasiswa Tersangka Demonstrasi Kenaikan BBM di Lokasi Obyek Vital Nasional

SAMPANG, KOMPAS.com - Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, melepas Syaiful Bahri, mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kantor terminal pengisian BBM di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

Demonstrasi dilakukan Syaiful Bahri bersama puluhan mahasiswa lainnya yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pamekasan pada Kamis (8/9/2022).

Baca juga: Ketua Aliansi BEM Pamekasan Jadi Tersangka Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sampang, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arman menjelaskan, Syaiful Bahri tidak ditahan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Syaiful bersama 11 mahasiswa lainnya yang sama-sama menjalani pemeriksaan, sudah dilepaskan dan dipulangkan ke rumahnya masing-masing.

"Tersangka dan semua saksi sudah dipulangkan. Tidak ada penahanan terhadap mereka," kata Arman melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (10/9/2022).

Baca juga: 2 Tersangka Pengeroyokan WN Malaysia di Sampang Jadi Buron

Arman menambahkan, menurut pasal yang disangkakan, tidak ada ketentuan untuk dilakukan penahanan. Namun yang bersangkutan wajib lapor.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Pamekasan, Mahasiswa Bajak Truk Tangki Pertamina

Menurut Arman, demonstrasi tidak boleh dilakukan di lokasi obyek vital nasional.

Bahkan dengan jarak 500 meter dari lokasi, juga tidak diperbolehkan. Apalagi demonstrasi yang dilakukan aliansi BEM itu tidak disertai pemberitahuan kepada polisi.

"Kalau mereka dibiarkan berdemonstrasi di lokasi obyek vital nasional, nanti kami yang disalahkan. Makanya kami tindak tegas mereka," ungkapnya.

Baca juga: Kendaraan yang Beli Solar di Pamekasan Dicatat Pelat Nomornya, Sebabkan Antrean Panjang

Sementara itu, Syaiful Bahri mengaku tidak khawatir dengan status dirinya sebagai tersangka karena memperjuangkan hak rakyat yang mulai ditindas oleh negara melalui kebijakannya menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dampak dari kebijakan tersebut, rakyat ekonomi lemah akan semakin lemah meskipun diiming-imingi bantuan.

"Akan lahir kemiskinan baru akibat kebijakan kenaikan BBM subsidi. Makanya kami mahasiswa harus bersuara meskipun harus menghadapi konsekuensi hukum," kata Syaiful Bahri.

Baca juga: Kendaraan yang Beli Solar di Pamekasan Dicatat Pelat Nomornya, Sebabkan Antrean Panjang

Menurut mantan Presiden BEM IAIN Madura ini, setiap perjuangan selalu ada konsekuensinya. Termasuk konsekuensi hukum yang tengah dihadapinya saat ini.

"Kami akan taat hukum meskipun kami tak ditahan," ungkapnya.

Anggota DPRD Pamekasan, Muhammad Sahur telah meminta kepada Polres Sampang agar mahasiswa yang memperjuangkan aspirasi rakyat tidak ditahan. Menurutnya, penahanan terhadap mahasiswa akan berdampak buruk terhadap demokrasi.

"Mereka tidak tahu kalau demonstrasi di lokasi obyek vital nasional itu dilarang. Makanya saya minta ke Polres Sampang agar mereka dilepas. Alhamdulillah permintaan kami didengar," terang Muhammad Sahur.