Raperda Janda Jadi Kontroversi, Ini Tanggapan Pakar Hukum

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Wacana Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Janda di Banyuwangi yang digulirkan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Moh Basir Khadim, menuai kontroversi.

Salah satu poinnya mengatur agar aparatur sipil negara (ASN) laki-laki yang mampu, boleh menikahi janda dengan cara poligami, agar janda-janda lebih terlindungi.

Baca juga: 28 Tahun Tsunami Banyuwangi, 215 Jiwa Meninggal Dunia

Dia mengatakan, banyak janda yang tidak memiliki cukup keterampilan, lalu menjadi istri simpanan, atau bahkan masuk dunia prostitusi.

Basir menyadari gagasannya tersebut mengundang kontroversi, dan menyatakan bahwa niatnya baik untuk memberdayakan janda.

Pihaknya akan terus menyusun Raperda itu untuk diajukan tahun depan. Raperda akan diuji di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan paripurna DPRD Banyuwangi sebelum disahkan.

Baca juga: Wacana Rapeda Janda di Banyuwangi, ASN Diusulkan Bisa Berpoligami

Menurut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, daripada sibuk membahas usulan agar ASN laki-laki boleh poligami, banyak pekerjaan lain yang bisa dilakukan.

Misalnya terkait pemberdayaan, pihaknya mengikutkan kelompok perempuan dalam program UMKM naik kelas.

"Saya rasa tidak semua mendukung pendapat itu dan masih banyak hal yang perlu dikerjakan dibanding kami hanya bicara poligami," kata Ipuk di gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (2/6/2022).

Komentar pakar

Pakar Hukum dan Gender Universitas Airlangga (Unair) Dwi Rahayu Kristianti mengatakan membedakan perempuan berdasarkan status pernikahannya merupakan kekeliruan.

Sehingga menurutnya wacana Raperda janda bukan solusi yang bijak.

Dia menjelaskan dengan cara pandang yang tepat, terdapat beberapa solusi untuk memberdayakan perempuan.

Baca juga: Rio Waida, Satu-satunya Atlet Indonesia di Kompetisi Selancar Dunia WSL Banyuwangi 2022