Satpol PP Kota Malang Amankan 18 Pasangan Mesum, 6 di Antaranya Berstatus Mahasiswa

MALANG, KOMPAS.com - Sebanyak 18 pasangan bukan suami istri diamankan dalam operasi penyakit masyarakat (pekat) oleh Satpol PP Kota Malang.

Operasi itu berlangsung pada Kamis (17/3/2022) malam hingga Jumat (18/3/2022) dini hari. Wali Kota Malang, Sutiaji turut dalam operasi tersebut.

Mereka diamankan dari kamar hotel dan kos yang ada di Jalan Kaliurang dan Jalan Dewandaru.

Barang bukti yang ditemukan dalam operasi itu berupa alat kontrasepsi kondom.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kota Malang Turun, Isoter SKB Nihil Pasien

"Setelah itu mereka dibawa ke Satpol PP, dari itu ada enam pasangan yang menurut pengakuan mereka diduga melakukan prostitusi terselubung menggunakan aplikasi online," kata Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat di kantornya, Jumat.

Dia menyampaikan, rata-rata pasangan yang ditemukan masih muda, berumur antara 18 hingga 22 tahun. Menurutnya, rata-rata pasangan mesum itu bukan warga Kota Malang, melainkan dari Kabupaten Malang.

"Semua warga luar Kota Malang, seperti Karangploso, Singosari dan ada yang disabilitas juga ditemukan saat operasi," kata Rahmat.

Baca juga: Hujan Deras dan Angin Kencang, Kota Malang Terendam Banjir

Mereka terancam dikenai tindak pidana ringan (tipiring) dengan kurungan maksimal 3 bulan atau denda Rp 10.000.000 sesuai perda yang berlaku.

"Tetapi yang memutuskan hakim, sekaligus ada juga sanksi wajib lapor seminggu tiga kali ke Satpol PP," katanya.

6 pasangan berstatus mahasiswa

Sementara itu, dari 18 pasangan mesum yang diamankan itu, enam pasangan masih berstatus sebagai mahasiswa.

"Dari perguruan tinggi ternama di Kota Malang, tapi mereka tidak open BO, hanya mesum atau cabul dan asusila dan rata-rata di kos harian," katanya.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Naik, Wali Kota Malang: Pemerintah Pusat Harus Bisa Mengontrol

Mahasiswa yang terjaring operasi tersebut diberi pembinaan langsung oleh wali kota Malang dan juga akan dilakukan pemanggilan kepada orangtuanya untuk efek jera.

Sutiaji mengatakan, operasi semacam itu dilakukan semata-mata hanya untuk menjaga kualitas moral generasi muda ke depan.

"Kalau saat ini saja sudah melanggar, takutnya ketika nanti menjadi pejabat maka tidak akan mentaati aturan, kasihan orangtuanya ini umurnya masih muda-muda, ini harus terus dilakukan pembinaan," kata Sutiaji.