Harga Minyak Goreng Masih Tinggi, Khofifah: Rantai Pasok Macet

MALANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa harga minyak goreng di tengah masyarakat masih mahal. Menurutnya, masyarakat masih kesusahan untuk membeli minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Sedangkan di ritel modern, ketersediaan stok minyak goreng yang sesuai dengan HET seringkali kosong.

"Nah ini ada rantai pasok, saya dari awal menyampaikan supply chain, rantai pasok, nah ini harus ada yang dikanalisasi ini. Rantai pasok ini macet di beberapa titik, rantai distribusinya juga begitu," kata Khofifah saat menghadiri operasi pasar minyak goreng murah di Kantor UPT Bapenda Jatim di Kota Malang, Sabtu (5/2/2022).

Baca juga: Khofifah: Siswa atau Guru yang Batuk dan Pilek Dilarang ke Sekolah

Karena itu, Khofifah berharap Kementerian Perdagangan bisa berkoordinasi dengan para produsen untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di pasaran dengan menerapkan HET yang sudah ditentukan.

"Kita memang berharap bahwa Kementerian Perdagangan segera bisa menjelaskan kepada produsen-produsen, terutama proses refraksi berapa sebetulnya, overhead berapa sampai titik produsen berapa, sehingga sampai titik konsumen bisa sampai HET," katanya.

Saat ini, HET minyak goreng yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk curah sebesar Rp 11.500 per liter, untuk kemasan sederhana Rp 13.500 per liter dan kemasan premium Rp 14.000 per liter. Namun, harga minyak goreng di pasaran masih jauh di atas harga tertinggi yang telah ditentukan.

Baca juga: Rela Pangkas Jam Istirahat demi Berburu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Mantan Menteri Sosial itu mengungkapkan bahwa kebutuhan minyak goreng di Jawa Timur sebenarnya mencukupi. Menurutnya, kebutuhan minyak goreng di Jawa Timur sebanyak 59.000 ton setiap bulan. Sedangkan, produksi minyak goreng di Jawa Timur mencapai 62.000 ton setiap bulan.

"Jadi seandainya rantai pasoknya ini lancar itu masih surplus 3.000 ton," katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Drajat Irawan mengatakan, pihaknya akan mengintensifkan lagi koordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI. Sehingga, rantai pasok minyak goreng bisa dipercepat supaya harganya di pasaran sesuai dengan HET yang telah ditentukan.

"Baik itu dari produsen ke distributor, maupun dari distributor ke konsumen," katanya.

Menurutnya, pengawasan rantai pasok juga dilakukan melalui Satgas Pangan Jawa Timur. Tetapi hingga saat ini, kata dia, belum ditemukan indikasi adanya penimbunan minyak goreng.

"Pengawasan dari satgas pangan tetap dilakukan, dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) masih melakukan pra-penyelidikan, kita hanya koordinasi saja," katanya.