PN Jombang Tolak Gugatan Praperadilan Anak Kiai yang Jadi Tersangka Pencabulan

JOMBANG, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Jawa Timur, menolak gugatan praperadilan yang diajukan MSA, anak kiai yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan.

MSA menggugat Polres Jombang dan Polda Jawa Timur atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan, dengan melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jombang.

Ia menilai proses penetapan tersangka dalam kasus dugaan pencabulan tidak obyektif karena penyidik tidak mengklarifikasi atau memeriksa dirinya.

Dalam gugatannya, MSA meminta hakim Pengadilan Negeri Jombang membatalkan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Polres Jombang.

Setelah melalui persidangan yang dimulai sejak Kamis (20/1/2022), hakim Dodik Setyo Wijayanto sebagai hakim tunggal, memutuskan menolak gugatan yang diajukan MSA.

“Mengadili, menolak permohonan praperadilan yang disampaikan pemohon, dua membebankan biaya perkara kepada pemohon, sejumlah nihil,” kata hakim Dodik dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jombang, Kamis (27/1/2022).

Sebelum menyampaikan putusan, Hakim Dodik memaparkan berbagai fakta yang menjadi dasar penetapan putusan pengadilan untuk menolak gugatan MSA.

Baca juga: Sidang Praperadilan, Polisi Minta Hakim Tolak Gugatan Anak Kiai Jombang Tersangka Pencabulan

Menurut Dodik, proses penetapan tersangka oleh Polres Jombang selaku tergugat satu, sudah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni minimal terpenuhinya dua alat bukti. 

MSA menilai penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pencabulan cacat hukum karena polisi tidak pernah memeriksa ataupun melakukan klarifikasi. 

Namun, menurut Dodik, tidak diperiksanya seseorang sebagai calon tersangka tidak serta merta menjadikan proses penetapan tersangka menjadi melanggar hukum sepanjang penetapan tersangkanya telah disertai dengan dua alat bukti yang termuat di dalam Pasal 184 KUHAP.

“Bahwa dengan demikian, dalil pemohon mengenai tidak dilakukan pemeriksaan calon sebagai sesuatu yang menjadikan penetapan tersangka menjadi tidak sah merupakan dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak,” jelas Dodik.

Menanggapi putusan hakim, kuasa hukum MSA Rio Ramabaskara mengatakan, pihaknya menghargai putusan hakim.

Rio akan berkoordinasi dengan MSA sebelum menentukan langkah pascaputusan hakim praperadilan.

“Apa yang kami uji, apa yang harapkan untuk diperiksa dan diadili, secara formil yang ada di sini ternyata oleh hakim praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi sebagai sebuah bentuk kepatuhan secara hukum, putusan itu adalah putusan yang kita harga sebagai sebuah produk hukum,” kata Rio seusai sidang.

Sebelumnya, MSA mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jombang.

Dia menggugat Polres Jombang dan Polda Jawa Timur, karena menilai proses penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual atau pencabulan, tidak obyektif.

MSA yang merupakan anak kiai terkenal di Jombang itu meminta hakim pengadilan negeri Jombang membatalkan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Sebelumnya, MSA sempat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta kepastian hukum atas status hukumnya yang sudah dua tahun tanpa kejelasan.

Baca juga: Gugatan Praperadilan Tersangka Pencabulan Segera Diputus Hakim, Ini Kata Kuasa Hukum Polres Jombang

Dalam permohonan praperadilan itu, termohon adalah Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim.

Pada 16 Desember 2022, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan praperadilan MSA. Alasannya, kurangnya pihak termohon, dalam hal ini Polres Jombang.

Sebab, proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini hingga penetapan tersangka dilakukan oleh Polres Jombang. Polda Jatim dalam kasus ini hanya meneruskan proses hukum saja.

Sementara itu, berkas perkara kasus pencabulan dengan tersangka MSA, dinyatakan lengkap atau P21 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa (4/1/2022).

MSA dilaporkan ke polisi pada 29 Oktober 2019 oleh korban berinisial NA, salah seorang santri perempuan asal Jawa Tengah.

Pada 12 November 2019, Polres Jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. Lalu Januari 2020, Polda Jatim mengambil alih kasus tersebut.