191 Tenaga Honorer di Lumajang Terancam Dipecat

LUMAJANG, KOMPAS.com - Sebanyak 191 tenaga kontrak atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terancam dipecat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono menjelaskan, 191 tenaga honorer ini terancam dipecat karena belum masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain itu, ratusan pegawai kontrak ini juga tidak mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) lantaran tidak memenuhi syarat.

"Dari data kami ada 191 tenaga kontrak ini yang problem tak masuk database dan tidak mengikuti proses seleksi PPPK paruh waktu. Mereka berpotensi dirumahkan atau bisa pemutusan kerja permanen," ujar Agus di Lumajang, Rabu (5/2/2025).

Baca juga: Pimpinan DPR: Tak Bisa Main Palak di Zaman Prabowo, Ancamannya Dipecat!

Agus menambahkan, pembahasan persoalan tenaga kontrak akan dilakukan lagi bersama DPRD Lumajang pekan depan.

"Hasil rapat ini masih bisa didiskusikan antara penyedia tenaga kontrak tersebut. Nanti akan didiskusikan kembali antara OPD dan Komisi A DPRD Lumajang," ungkap Agus.

Apabila hasilnya tidak berubah, maka ratusan tenaga honorer tersebut bisa langsung diberhentikan tanpa memeroleh pesangon.

"Jika tidak ada solusi, paling tidak (pemberhentian tenaga kontrak) pada pertengahan bulan ini."

"Hari Senin depan akan ada pengumuman. Dalam kontrak juga tidak ada pesangon dan ya putus permanen," kata Agus.

Sementara itu, tenaga pendidikan alias guru honorer di Kabupaten Lumajang juga terancam pemberhentian.

Baca juga: 2 Anggota Polres Buru Maluku Dipecat, Fotonya Dicoret

"Jumlah tersebut belum termasuk dinas pendidikan. Nasibnya juga bisa sama, guru tenaga kontrak juga penggajiannya tidak dari APBD," ungkap dia.

Terakhir, Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memanfaatkan dengan maksimal keterbatasan anggaran yang ada.

"Kami yakin pemerintahan harus tetap berjalan meski dengan keterbatasan personel yang ada. OPD akan memutar otak (untuk menjalankannya)," ungkap Agus.