Sengkarut Distribusi Pupuk Subsidi di Lumajang, Bupati: Petani Tidak Tahu Dapat Jatah Berapa

LUMAJANG, KOMPAS.com - Benang kusut distribusi pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah untuk membantu para petani masih belum bisa diurai dengan sempurna.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyebutkan, salah satu masalah yang membuat distribusi pupuk subsidi tidak tepat sasaran adalah petani tak mengetahui jatah pupuk subsidi yang mereka dapatkan.

Baca juga: Cerita Bupati Lumajang Berseragam Banser Saat Acara 1 Abad NU, Menginap di Stadion sejak H-4 hingga Amankan Tamu VVIP

"Masalah fundamentalnya adalah petani ini ternyata tidak tahu dia dapat jatah pupuk subsidi itu berapa? Sesuai dengan luas lahan yang dimiliki, nah ini mereka ternyata tidak tahu," kata Thoriq di Lumajang, Rabu (8/2/2023).

Thoriq menambahkan, pihaknya tengah mengurai benang kusut distribusi pupuk subsidi itu secara satu per satu.

Pasalnya, dalam beberapa kali sidak yang dilakukannya, Thoriq mendapati stok pupuk subsidi jenis urea maupun phonska sebenarnya tersedia di distributor.

"Stok distributor ternyata masih banyak. Kami ingin ke depan petani paham ada batasan pupuk subsidi tapi transparansinya kepada petani harus kita sampaikan," tambahnya.

Selain itu, menurut Thoriq, masih banyak petani di Lumajang yang membeli pupuk di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.

Bahkan, menurut Thoriq, banyak petani yang mengadu padanya bahwa tidak mendapatkan kwitansi dari kios saat membeli pupuk.

Baca juga: Pohon Tumbang di Ranupane Tutup Jalur Alternatif Lumajang-Malang

"Ini kita akan urai satu per satu. Ke depan kita ingin kalau petani sudah paham ada pembatasan pupuk subsidi, kita akan berikan program misalnya kombinasi dengan pupuk organik," jelas Thoriq.

"Tapi harus terbuka dulu harus jelas harus transparan dulu. Kalau petani kita berikan program kombinasi tapi dia tidak tahu dapat jatah berapa pupuk subsidi yang menjadi haknya kan ini problem," pungkasnya.