Sidak ke Puskesmas, Anggota DPRD Sumenep: Tidak Ada Satu Pun Pegawai, Hanya Satpam

SUMENEP, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah puskesmas di Sumenep. Hasilnya, satu puskesmas yakni Puskesmas Saronggi jauh dari pelayanan maksimal.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep Rozah Ardhi Kautsar mengatakan, saat sidak dilakukan di Puskesmas Saronggi, pihaknya tak mendapati petugas.

Baca juga: Bocah di Sumenep Tewas Ditabrak Toyota Kijang, Korban Sempat Terpelanting

Padahal, sidak dilakukan saat jam kerja yakni pukul 13.25 WIB.

"Kami kecewa terhadap para tenaga medis maupun pegawai di Puskesmas Saronggi. Kita sidak pukul 13.25 WIB, tidak ada satupun pegawai di sana. Hanya ada satu orang satpam padahal kan masih jam kerja," kata Rozah, Kamis (22/9/2022).

Rozah menyebut, sidak dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat bersama Dinas Kesehatan Sumenep. Pihaknya ingin mengamati peningkatan pelayanan serta pengelolaan anggaran di setiap puskesmas.

Apalagi, puskesmas sudah bisa mengelola anggaran sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Perbup 20/2021 tentang Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Namun, saat sidak dilakukan di Puskesmas Saronggi, pihaknya tak menemukan petugas di puskesmas. Ia mempertanyakan kinerja para tenaga medis di Puskesmas Saronggi dan akan menindaklanjutinya.

"Secepatnya kita akan panggil Kepala Puskesmas Saronggi dan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, untuk mempertanyakan kekosongan pegawai di jam kerja," terangnya.

Baca juga: Resahkan Warga, Pelaku Pelecehan Payudara di Sumenep Diringkus Polisi

Meski begitu, hal serupa tak ditemukan anggota DPRD Sumenep di puskesmas lainnya. Mereka tak menemukan masalah berarti saat sidak di Puskesmas Bluto dan Puskesmas Pragaan.

"Sidak yang kita lakukan untuk mengecek fasilitas dan penggunaan anggaran di masing-masing Puskesmas yang saat ini berubah ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," jelasnya.