Soal Kendaraan Dinas Pakai Mobil Listrik, Ini Kata Wawali Batu dan Wali Kota Malang

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah daerah di Malang Raya masih pikir-pikir menganggarkan kendaraan dinas bertenaga listrik.

Harga mobil listrik dan kebutuhan yang belum mendesak disinyalir menjadi pertimbangan pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan, fasilitas tempat pengisian daya mobil listrik belum banyak tersedia di kota itu. Salah satu tempat pengisian daya berada di sebuah pusat perbelanjaan.

"Kemudian tempat-tempat pengisiannya juga belum tertata di mana tempatnya," kata Punjul saat diwawancarai pada Kamis (22/9/2022) di Balai Kota Among Tani.

Pemkot Batu, kata dia, masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait penggunaan kendaraan listrik untuk kedinasan.

Baca juga: Moeldoko Tegaskan Penerapan Inpres Mobil Listrik Dilakukan Bertahap, Skema Membeli atau Menyewa

"Seperti peruntukannya, apakah terlebih dahulu untuk pejabat eselon dua dulu, apakah kepala daerah, forkopimda. Terus bagaimana terkait kapasitas daya peruntukannya, itu harus jelas dulu. Kalau pengadaan itu dari ULP atau bagaimana," katanya.

Namun, Punjul mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan Pemkot Batu bakal menganggarkan pembelian kendaraan dinas pada 2023.

Hal itu, kata Punjul, akan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Sehingga penggunaan mobil dinas konvensional masih digunakan.

"Ini masih ada pembahasan APBD 2023, ini mulai bisa diprogramkan untuk pembelian mobil listrik, tapi tentu harus jelas dulu terkait dimana ketersediaannya, harganya berapa, supaya bisa kita anggarkan," katanya.