Moeldoko Tegaskan Penerapan Inpres Mobil Listrik Dilakukan Bertahap, Skema Membeli atau Menyewa

BATU, KOMPAS.com- Penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah, dilakukan secara bertahap.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Jadi ini nanti akan berjalan bertahap, akan juga disesuaikan dengan kesiapan industri listrik itu sendiri," katanya di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (21/9/2022), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Pejabat Pakai Mobil Listrik, Pemkot Madiun Pesan 30 tapi Hanya Kebagian 1

Sejumlah kesiapan

Moeldoko menjelaskan, selain menyesuaikan kesiapan industri mobil listrik dalam negeri, penerapan juga akan memperhatikan kesiapan ekosistem pada sektor tersebut.

Seperti kesiapan stasiun pengisian daya.

Kemudian kemampuan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan kesiapan lainnya.

Baca juga: Instruksi Jokowi soal Mobil Listrik Dinas, Bupati Sragen: Beli Tahun Depan, Tapi SPKLU Belum Ada

Pengadaan dan skema penggunaan

Moeldoko menjelaskan, pembiayaan pengadaan kendaraan listrik akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jika APBD tidak mencukupi, bagaimana itu akan diatur oleh pemerintah daerah," kata dia.