APBD Defisit, Program Umrah Gratis Guru Ngaji di Pamekasan Ditolak DPRD

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berencana memberikan ongkos gratis umrah bagi 200 guru ngaji pada 2023. Masing-masing desa akan mendapatkan jatah seorang guru ngaji untuk berangkat umrah gratis.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Pamekasan Abrori Rois menjelaskan, pemberian umrah gratis untuk guru mengaji tak mampu itu merupakan program Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

Baca juga: Kendaraan yang Beli Solar di Pamekasan Dicatat Pelat Nomornya, Sebabkan Antrean Panjang

"Guru ngaji ini merupakan guru pertama dalam mengenalkan pendidikan dan pembelajaran tentang agama Islam. Maka layak guru ngaji mendapatkan penghargaan berupa ibadah umrah gratis," kata Abrori Rois saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (5/9/2022).

Abrori menambahkan, rencananya ada 20 guru ngaji yang diberangkatkan tahun ini. Namun, rencana itu ditunda menjadi 2023. Itu pun jika anggarannya disetujui DPRD Pamekasan.

"Sedang diajukan anggarannya ke DPRD Pamekasan. Karena ini program bupati yang bagus, semoga disetujui," ungkapnya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Pamekasan, Al Anwari menolak program umrah gratis yang digagas Bupati Pamekasan. Alasannya, postur APBD Kabupaten Pamekasan masih defisit.

Oleh karena itu, kata Al Anwari, program yang kurang bermanfaat langsung kepada rakyat harus ditolak.

"Usulan program itu bagus, tapi kondisinya kurang tepat. APBD tahun ini dan RAPBD 2023 sama-sama defisit," kata Al Anwari melalui telepon seluler.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta ini menambahkan, anggaran yang akan dihabiskan dalam program umrah gratis itu mencapai Rp 6 miliar.

Dana sebesar itu, jika dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat seperti peningkatan honor tenaga kesehatan atau biaya kesehatan warga miskin, memiliki dampak lebih jelas.

"Tenaga honor kesehatan itu dibayar Rp 200.000 sebulan. Ribuan warga miskin Pamekasan belum mendapatkan layanan kesehatan gratis," ujar Al Anwari.

Baca juga: Polisi di Pamekasan Diduga Pukuli 2 Pemuda karena Tak Terima Dipandang

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan Qomarul Wahyudi dengan tegas menolak pengajuan anggaran umrah gratis guru ngaji.

Menurut dia, APBD harus jelas manfaatnya untuk masyarakat umum, bukan untuk perseorangan.

"Banggar tegas akan menolak anggaran Rp 6 miliar untuk umrah gratis guru ngaji," ungkap Qomarul Wahyudi.