Pemkot Malang Keluarkan Anggaran Rp 150 Miliar Untuk PBID BPJS Kesehatan, Ini Penjelasannya

MALANG, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan Kota Malang hampir setiap minggu menerima pengalihan status kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat dari mandiri ke penerima bantuan iuran daerah (PBID).

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang dr Husnul Muarif. Dia mengatakan ada sekitar dua sampai tiga warga yang dialihkan status kepesertaannya dari mandiri menjadi PBID setiap minggunya.

Baca juga: Residivis Pencurian Rumah Kosong di Malang Kembali Berulah, Perhiasan Senilai Rp 60 Juta Digondol

Disinyalir, penyebabnya adanya ketidakmampuan masyarakat dalam menanggung biaya saat menjadi peserta mandiri.

Bahkan, kepesertaan PBID menjadi komponen terbesar dari total masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan di Kota Malang.

"Komponen terbesar itu yang statusnya sebagai PBID sekitar 40 sampai 50 persen, atau jumlahnya sekitar 300.000-an jiwa, mereka masuk dalam kategori Kelas 3 BPJS Kesehatan," kata Husnul saat diwawancarai di Gedung DPRD Kota Malang, beberapa waktu lalu.

Selain itu, jumlah peserta PBID tinggi karena Pemkot Malang menerima limpahan dari 12.000 jiwa warga yang sebelumnya dibiayai Pemprov Jatim. Sehingga, beban anggaran yang dikeluarkan Pemkot Malang untuk membiayai peserta PBID sekitar Rp 150 miliar pada 2022.

Anggaran sebesar itu juga untuk mengantisipasi penambahan peserta PBID baru karena jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan sesuai status yang ada dapat berubah-ubah. Namun, hingga saat ini, dari anggaran Rp 150 miliar, Pemkot Malang telah mengeluarkan sebesar Rp 60 miliar.

"Kita itu menyediakan anggaran memang untuk mereka-mereka dari kepesertaan mandiri, kemudian ada kendala tidak bayar premi, kemudian tertunggak sehingga tidak bisa aktif kartunya, itu yang menjadi salah satu peserta dari PBID diusulkan nanti," katanya.

Baca juga: 2 Santriwati di Malang Tertimpa Tembok Ambruk Saat Berteduh di Ruang Kelas

Pemkot Malang rela mengeluarkan anggaran sebesar itu sesuai dengan capaian yang ada yakni mewujudkan Kota Malang Universal Health Coverage (UHC) dan saat ini persentasenya sudah 101 persen.

"UHC berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh BPJS, target Kota Malang di tahun 2022 itu adalah jumlah penduduk di semester I tahun 2021, kita sampai bulan Juni kemarin itu 101 persen untuk UHC, nanti di tahun 2023 targetnya yakni jumlah penduduk di semester I tahun 2022," katanya.