Tunjangan Fantastis Disorot, Ketua DPRD Jombang Tunggu Penyesuaian dari Pusat

JOMBANG, KOMPAS.com - Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang diperoleh anggota dan pimpinan DPRD Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan karena jumlahnya dinilai terlalu fantastis.

Terkait sorotan publik atas besaran tunjangan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji, akhirnya buka suara.

Ia tidak menampik adanya tunjangan dengan nominal cukup besar yang diterima setiap dewan, termasuk para wakil ketua dan ketua DPRD Jombang.

Baca juga: Rekam Jejak Irfan Yusuf, dari Ponpes Tebuireng Jombang Kini Menteri Haji dan Umrah

Namun, kata Hadi, untuk menurunkan besaran tunjangan atau bahkan mencabut ketentuan adanya tunjangan, pihaknya masih menunggu penyesuaian dari pemerintah pusat.

“Apakah kabupaten Jombang mau mencabut? Ini bukan hanya persoalan mencabut. Tetapi sekarang ini pemerintah pusat sedang melakukan identifikasi untuk menyeragamkan batasan keuangan untuk tunjangan perumahan itu,” ujar Hadi di Kantor DPRD Jombang, Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Mantan Kepala Disdik Jombang yang Diberhentikan karena Video Asusila Ikut Job Fit

Sebagai informasi, selain gaji pokok, para pimpinan dan anggota DPRD Jombang mendapatkan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi setiap bulan.

Ketentuan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Jombang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 66 Tahun 2024.

Berdasarkan Perbup yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 tersebut, ketua DPRD akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 37.945.000 setiap bulan. 

Para wakil ketua DPRD Jombang memperoleh tunjangan sebesar Rp 26.623.000, sedangkan setiap anggota DPRD Jombang menerima sebesar Rp 18.865.000.

Di samping tunjangan perumahan, setiap anggota legislatif juga memperoleh tunjangan transportasi sebesar Rp 13.500.000 per bulan.

Rujukan tunjangan

Hadi Atmaji menjelaskan, ketentuan pemberian tunjangan perumahan bagi setiap anggota DPRD Kabupaten Jombang, termasuk para pimpinan, dilatarbelakangi ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan rumah dinas untuk masing-masing pimpinan dan anggota dewan.