Tekan Kenaikan Harga Beras Medium, Gelontorkan Beras SPHP Jadi Strategi Gubernur Khofifah
MALANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan penyelenggaraan pasar murah dengan menggelontorkan beras SPHP secara masif menjadi strategi utama Pemprov Jawa Timur menghadapi kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium.
Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses logistik pangan dengan harga terjangkau.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah usai meninjau Pasar Murah di kawasan Samsat Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu (27/8/2025).
"Intinya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan logistik dengan harga yang terjangkau. Saat HET beras medium naik, maka cara-cara seperti ini (Pasar Murah) kita maksimalkan supaya bisa menjangkau pemenuhan kebutuhan masyarakat," ujar Khofifah, Rabu (27/8/2025).
Baca juga: Pakar Ekonomi Ungkap Perlu Strategi Jangka Panjang untuk Atasi Lonjakan Harga Beras
Langkah intervensi ini diambil menyusul keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menaikkan HET beras medium dari Rp 12.500 menjadi Rp 13.500 per kilogram.
Menurut Khofifah, kenaikan ini berpotensi memberatkan daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan ketersediaan beras murah.
"Dua hari lalu Bapanas mengeluarkan SK HET. Nah HET beras medium dinaikkan dari Rp 12.500 ke Rp 13.500. Bisa dibayangkan kalau kemudian terjadi lonjakan harga beras di pasar. Maka cara-cara seperti ini kita maksimalkan supaya bisa menjangkau pemenuhan kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Baca juga: Stok Beras Premium di Samarinda Aman, tapi Harga Tembus Rp 19.000 per Kilogram
Gubernur Khofifah mengungkapkan, salah satu pemicu lonjakan harga beras di pasaran adalah realisasi distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog yang masih rendah.
Hingga Selasa (26/8/2025) malam, realisasi penyaluran baru mencapai 6,17 persen dari total alokasi 173 ribu ton untuk Jawa Timur.
"Beras SPHP ini kualitasnya bagus, HET-nya Rp 12.500, tapi susah diperoleh. Maka kita harus menembus (kendala) ini dengan berbagai pasar murah," jelasnya.
Baca juga: Polda Sumbar Jamin Beras Aman, Bulog Sebut Stok Capai 15.000 Ton
Ia memaparkan adanya kendala dalam sistem pencairan beras SPHP melalui aplikasi.
Banyak pemohon yang telah mendaftar di aplikasi klik SPHP harus menunggu hingga tiga minggu tanpa kepastian.
Proses verifikasi oleh Bapanas, yang bertujuan untuk mencegah penyelewengan seperti pengoplosan beras, menjadi salah satu faktor yang memperlambat distribusi.
"Stok kita di Bulog sangat cukup, bahkan berlimpah sampai sewa gudang. Masalahnya bukan pada ketersediaan, tetapi pada mekanisme pengeluarannya," tambah Khofifah.
Baca juga: Harga Beras Naik, Warga Depok Kian Tertekan tapi Tetap Harus Makan Nasi
Melalui Pasar Murah, Pemprov Jatim bersama Bulog, TNI, dan Polri memotong jalur distribusi yang panjang dan memastikan komoditas pokok sampai ke tangan warga dengan harga sangat terjangkau.
