Jawab Fenomena Childfree, Menteri Wihaji Dorong Korporasi Sediakan Tempat Penitipan Anak

MALANG, KOMPAS.com - Menjawab kekhawatiran ekonomi dan karier yang membuat sebagian perempuan Indonesia mempertimbangkan untuk tidak memiliki anak (childfree), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong adanya Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya).

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia/Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, program ini dirancang sebagai solusi agar para pekerja, khususnya perempuan, dapat tetap berkarier tanpa mengorbankan pengasuhan anak.

Menurut Wihaji, data yang diterimanya menunjukkan ada 71.000 perempuan Indonesia yang berkeinginan untuk childfree, sehingga harus direspons dengan kebijakan yang solutif.

Baca juga: Mengapa Marak Fenomena Childfree di Masyarakat Urban? Ini Kata PPAPP DKI

"Saya meyakini walaupun ingin, insya Allah tidak dikerjakan. Tapi begini, prinsipnya saya meyakini untuk Indonesia itu bukan pilihan," kata Wihaji di Mini Block Office, Balai Kota Malang pada Selasa (12/8/2025).

Berdasarkan diskusinya, tiga faktor utama yang melatarbelakangi pemikiran ini adalah kekhawatiran ekonomi, potensi terhambatnya karier, dan pergeseran pandangan mengenai kebahagiaan.

Baca juga: 71.000 Perempuan RI Pertimbangkan Childfree, Menteri Wihaji: Saya Hormat tetapi Tidak Menyarankan karena...

"Saya menghormati keinginan tersebut, tetapi selaku menteri, pemerintah harus hadir. Kenapa itu terjadi, maka saya menjawab dengan program Tamasya," katanya.

Program Tamasya, yang secara konsep serupa dengan day care atau tempat penitipan anak, menjadi jawaban utama pemerintah. Melalui program ini, perusahaan didorong bahkan diwajibkan untuk menyediakan fasilitas penitipan anak yang berkualitas bagi para pekerjanya.

"Mereka takut tidak ada yang mengasuh anak saat bekerja. Kita siapkan solusinya melalui Tamasya, di mana pola asuhnya tersertifikasi oleh BKKBN untuk memastikan kualitasnya," jelas Wihaji.

Untuk memastikan implementasi program ini berjalan efektif, BKKBN telah menggandeng enam kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Wihaji mengatakan, bahwa penyediaan fasilitas Tamasya akan menjadi salah satu syarat dalam penilaian Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup).

"Seluruh korporasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kebun-kebun sawit, salah satu syarat Proper-nya harus ada Tamasya. Ini agar bapak-ibunya tetap bisa bekerja produktif, dan anak-anak mereka mendapat pengasuhan dan pendidikan yang layak," ujarnya.

Imbauan serupa juga ditujukan kepada industri padat karya dengan pekerja perempuan yang dominan, seperti pabrik-pabrik besar.

"Tolong siapkan ruang untuk penitipan anak agar ibu-ibu ini bisa tetap bekerja dan pada saat yang sama bisa memiliki anak," imbau Wihaji.

Ia juga berharap, program Tamasya ini juga didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

"Saya berharap begitu. Kalau pemerintahan sih, saya oke lah. Maksud saya bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah mencoba untuk menyiapkan itu," katanya.