Bupati Banyuwangi: Kami Kembali Memohon Jalur Gumitir Tak Ditutup Total

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali meminta Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali agar tak menutup total Jalur Gumitir.

Terlebih, melihat kemacetan parah yang terjadi di jalur Situbondo-Banyuwangi akibat pembatasan operasional kapal oleh otoritas Pelabuhan Ketapang.

Jalur strategis Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi-Jember ditutup total mulai hari ini, Kamis (24/7/2025) hingga 24 September 2025, untuk proses perbaikan yang dilakukan oleh BBPJN Jawa Timur-Bali.

"Kami kembali memohon kepada Balai Besar agar Jalur Gumitir tidak ditutup total, karena jalur ini menjadi alternatif saat terjadi kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Dampaknya telah dirasakan saat ini," kata Ipuk usai menggelar Rapat Koordinasi bersama Forkopimda membahas kemacetan Pelabuhan Ketapang dan Penutupan Jalur Gumitir, Kamis (24/7/2025).

Baca juga: Ketua Organda Jatim Desak Penutupan Jalur Gumitir Ditunda: Dampaknya Luar Biasa

Ipuk menegaskan, Pemkab Banyuwangi tidak menolak adanya perbaikan jalan di jalur Gumitir, hanya saja dia meminta agar ada pola kerja yang bisa dilakukan tanpa menutup total jalan sepenuhnya.

“Kami bukan menolak. Namun kami minta ada skema lain, jangan sampai ditutup 100 persen karena dampaknya sangat signifikan. Dan itu sudah terjadi,” ujar Ipuk.

Saat ini, dampak tersebut telah dirasakan. Terjadi kemacetan parah di jalur Situbondo-Banyuwangi bahkan hingga Hutan Baluran. Kendaraan terutama truk-truk besar terhenti jalur Pantura Situbondo.

Baca juga: Dampak Penutupan Jalur Gumitir, Kemacetan Parah ke Pelabuhan Ketapang Hingga Hutan Baluran

Kemacetan telah berlangsung beberapa hari akibat pembatasan angkutan di Pelabuhan Ketapang usai pemeriksaan kelaikan kapal oleh otoritas pelabuhan Kementerian Perhubungan.

Kemacetan ini jadi semakin parah dengan ditutupnya Jalur Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi-Jember dan menjadi jalur alternatif.

Ipuk mengusulkan, sistemnya dibuat buka tutup dengan memprioritaskan kendaraan kecil dan kendaraan roda dua. Sementara untuk kendaraan berkapasitas besar, Ipuk mempersilakan apabila kendaraan tersebut dilewatkan jalur alternatif lainnya, misalnya melewati Situbondo.

Ipuk juga telah meminta kepada Kementerian Perhubungan supaya ada penambahan armada kapal yang dioperasikan di Pelabuhan Ketapang.

“Secara lisan kami sudah meminta kepada Kemenhub agar ada bantuan kapal di Pelabuhan Ketapang. Kami juga secepatnya meminta secara tertulis,” tuturnya.